MUI Aceh Haramkan PUBG, RRQ: Banyak Gamer Berhasil Bantu Keluarga

Suara.com - Tim eSports Rex Regum Qeon (RRQ) menyayangkan adanya fatwa haram Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap game online PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG.

Berdasarkan hasil sidang paripurna ulama III pada 17-19 Juni 2019, MPU menyimpulkan PUBG tidak baik karena mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan.

PUBG merupakan salah satu game online populer di Indonesia dan dunia, yang juga dilombakan dalam kompetisi e-Sports. Game  itu juga semakin populer setelah beredar versi untuk telepon seluler pada 2018.

"Rasanya sedih, sebab (kita) tidak bisa menghakimi dari satu aspek saja," ujar Chief Executive Officer tim RRQ Andrian Pauline pada Antara di Jakarta, Minggu (23/6/2019).

Ia mengatakan ada banyak sisi positif dari bermain game yang kini mulai dipertandingkan sebagai eSports dan berpotensi jadi sumber pencaharian.

"Banyak gamer berhasil yang bantu ekonomi keluarga, gamer yang masih ikut kompetisi tapi edukasi juga tetap berjalan," kata Andrian, menambahkan bahwa gim masih punya stereotipe buruk di mata sebagian masyarakat.

Ia berpendapat salah satu alasan di balik salah paham mengenai PUBG adalah adanya gegar budaya mengenai permainan itu.

"Saya merasa ini culture shock, orang tidak paham lalu merasa ini salah," ujarnya.

Menurut Andrian, unsur kekerasan juga hadir di medium lain seperti tayangan hiburan televisi hingga film layar lebar.

Baca Juga: PSI: Fatwa Haram Game PUBG Berlebihan

"Tapi masyarakat tahu itu hiburan," tuturnya.

Ia menyayangkan jika hal ini terjadi saat industri game di Tanah Air mulai bertumbuh, bukan cuma sebagai hiburan, tetapi sebuah profesi menjanjikan.

"Itu (kepopuleran) bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Kalau di Amerika Utara atau Korea, industri game sudah besar banget," katanya.

Namun, ia optimistis waktu akan mengikis kekhawatiran-kekhawatiran yang bermula dari stereotipe gim. Dia berharap pemikiran masyarakat nantinya akan lebih terbuka dalam menanggapi hal tersebut.

"Kalau memang di Aceh tidak boleh, semoga itu tidak terjadi di tempat lain," harap Andrian.