Suara.com - Dubai mengumumkan pembentukan pengadilan luar angkasa untuk menyelesaikan sengketa komersial, merujuk pada kehadiran Uni Emirat Arab (UEA) di sektor luar angkasa.
Pengadilan akan berbasis di Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, pusat arbitrase independen yang diilhami oleh Inggris berdasarkan hukum umum.
Hukum luar angkasa diatur oleh konvensi dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Luar Angkasa PBB yang mulai berlaku pada 1967.
Beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur kegiatan luar angkasa.
Namun, meski hingga saat ini bidang tersebut hampir secara eksklusif menjadi domain negara dan institusi, luar angkasa telah menjadi masalah komersial yang melibatkan semakin banyak perusahaan swasta.
"Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan peradilan baru untuk melayani tuntutan komersial yang ketat dari eksplorasi luar angkasa internasional di abad ke-21," kata Zaki Azmi, Ketua Pengadilan DIFC Courts, seperti dikutip dari Science Alert, Rabu (3/2/2021).
Didirikan pada 2004, DIFC Courts telah menarik banyak perusahaan asing untuk menengahi perselisihan komersial, tetapi belum memiliki pengadilan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan luar angkasa perusahaan swasta.
Azmi menambahkan bahwa seiring perdagangan luar angkasa menjadi lebih global, perjanjian komersial kompleks yang mengaturnya juga akan membutuhkan sistem peradilan untuk mengimbanginya.
UEA sendiri banyak berinvestasi di sektor luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Terkuak, Ini Alasan Mobil Mewah Di Dubai Sering 'Dibuang' Pemilik
Setelah mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada 2019, UEA juga meluncurkan misi ke Mars yang disebut Hope pada tahun lalu. Misi tersebut akan mencapai Mars pada Februari 2021.
"Kami perlu mempersiapkan UEA dengan infrastruktur yang tepat jika terjadi perselisihan," ucap Amna Al Owais, Kepala Panitera di DIFC Courts.
Perusahaan dan institusi yang berbasis di UEA dan luar negeri sekarang akan memiliki pilihan untuk mengajukan keluhan ke pengadilan, dengan kontrak baru yang berpotensi menetapkan pengadilan luar angkasa sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.
Berita Terkait
-
NASA Ukur Seberapa Gelap Luar Angkasa dan Total Jumlah Galaksi
-
Blue Origin Luncurkan Kapsul ke Luar Angkasa
-
Bigetron Red Aliens Berangkat ke Dubai untuk Grand Final PMGC
-
Tolak Terbang ke Israel, Seorang Pilot Maskapai Emirates Ditangguhkan
-
Wisata Seks Dubai, Hasil Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dan Israel
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Produk Tembakau Alternatif Bisa Bantu Perokok Dewasa Beralih, Tapi Tetap Berisiko
-
Daftar Pemain Terkuat dan Berpengaruh di Piala Dunia 2026
-
Sebulan Tak Diguyur Hujan, Sungai Cisadane Mulai Mengering
-
Asing Jual Bersih Rp160 Miliar, BMRI hingga RANS Malah Diborong
-
Bukan Didorong, ASN Nias Tewas Lompat dari Apartemen di Medan Gegara Diperas 2 Wanita
-
Terbitkan Sprindik Baru, Kejagung Sebut Febrie Adriansyah Kini Berstatus Saksi
-
Strategi Agresif Geely Rebut Pasar Indonesia Hingga Masuk Tiga Besar Merek Tiongkok Terlaris
-
Wajah Baru TPA Tamangapa Mulai Terlihat, Bau Sampah Berkurang
-
Ada Isu Mark Up Pikap Kopdes Merah Putih, Purbaya Ogah Cairkan Anggaran Sebelum Audit
-
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tak Ada Alasan Lanjutkan Program MBG