Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pelamar Kerja PT Pertamina Training and Consulting

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku tengah menindaklanjuti dan menelusuri data pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC).

"Di antaranya dengan meminta informasi secara formal dari jajaran direksi PTC guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/1/2022).

Ia melanjutkan, Kominfo kembali para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik publik maupun privat, wajib melaksanakan peraturan terkait hal tata kelola perlindungan data pribadi.

Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Lalu Pasal 24 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Penyelenggara juga mesti segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

Kemudian ada Pasal 28 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Tertulis bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Baca Juga: Dinilai Mubazir, Kominfo Terus Kaji Rencana Hapus 3G

Dedy menyampaikan, setiap PSE juga wajib mematuhi standar dan kebijakan teknis keamanan siber.

Sehingga mereka dapat memperkuat keamanan dan keandalan sistem elektronik PSE dalam kegiatan pemrosesan data pribadi yang diatur Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN adalah lembaga yang berwenang di antaranya untuk merumuskan kebijakan teknis keamanan siber dan bertugas untuk melakukan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN," jelas Dedy.

Sebelumnya, diberitakan data milik ratusan ribu pencari kerja Indonesia ditemukan tersebar di forum online Raidforums.

Kebocoran data ini diduga berasal dari PT Pertamina Training and Consulting (PTC).

Data ini diunggah oleh akun bernama Astarte, yang juga menjual 6 juta data pasien rumah sakit dari server Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa hari lalu.