Kominfo Siapkan Sistem Identitas Digital Nasional untuk Kelola Data Masyarakat

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan sistem identitas digital nasional untuk mengelola data pribadi masyarakat di dunia digital. Dengan ini, data masyarakat untuk menggunakan platform digital dapat teridentifikasi.

"Identitas digital penting di indonesia agar setiap orang bisa diidentifikasi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di konferensi pers virtual, Rabu (2/2/2022).

Semuel menjelaskan bahwa identitas digital ini memiliki manfaat agar data digital yang dimiliki masyarakat tidak disalahgunakan. Kemudian, identitas digital membuat pendaftaran dalam suatu platform menjadi lebih praktis.

"Jadi setiap masuk ke ruang digital tidak perlu lagi mengisi form data pribadi. Misalnya seperti bayar pajak, membuat rekening baru di bank, yang memerlukan dokumen 20 halaman," tambah Semuel.

Semuel memaparkan contoh kasus seperti di negara Uni Eropa. Ia mengatakan kalau masyarakat di 27 negara Uni Eropa dapat mengakses layanan publik lintas batas.

Contoh lainnya di Amerika Serikat. Identitas digital terkait informasi medis diperkirakan menghasilkan penghematan hingga 130 miliar dolar AS atau Rp 1.866 triliun.

"Dengan probabilitas ini, nanti bakal menghemat banyak sekali. Karena tidak semua orang membuat ID baru. Jadi sekali saja, tapi datanya sudah tersertifikasi," katanya.

Kasus lainnya, kata Semuel, dicontohkan di India. Identitas digital memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan sosial, kesehatan dan keuangan, melakukan pemungutan suara, serta memiliki peluang ekonomi baru.

Dengan implementasi identitas digital, India telah melakukan transfer bantuan tunjangan tunai kepada 47 juta penerima yang bernilai 140 miliar Rupee dan melalui 400 skema di bawah 56 kementerian.

Baca Juga: Kominfo Nilai Teknologi Open RAN Bisa Perluas Jaringan Seluler di Indonesia

Identitas Digital juga dinilai Semuel dapat mengurangi potensi pemalsuan identitas. Sebab ada kriteria berlapis untuk memverifikasi identitas digital seseorang, seperti kode unik perangkat, password, karakteristik biometrik, dan pola perilaku.

Di poin ini, Semuel menjelaskan studi kasus di Australia. Sistem identitas digital di sana, MyGovID, menggunakan sistem verifikasi yang menyeluruh.

Sehingga, itu bisa memastikan kebenaran identitas masyarakat dalam mengakses sertifikat vaksin Covid-19 dan menggunakan e-wallet.

Lebih lanjut, Semuel mengatakan kalau pihaknya masih mengkaji sistem identitas digital nasional. Salah satu prioritas utamanya yakni mengesahkan regulasi yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Jadi Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain di identitas digital ini," jelasnya.