Profesor Bisa Jadi Korban Hoaks: Budaya Rasionalitas Harus Jadi Fokus Perguruan Tinggi

Pada 2020, tim peneliti Saiful Mujani dan Nicholas Kuipers yang menyurvei lebih dari 14.000 responden menemukan hal serupa. Persentase mahasiswa atau lulusan kuliah yang percaya misinformasi lebih tinggi tiga kali lipat dari persentase lulusan sekolah dasar (SD) saat ditanyai hoaks tentang Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Faktor utamanya adalah karena semakin banyak informasi di media sosial. Semakin tinggi pendidikannya, dan semakin banyak terpapar di media sosial, semakin kuat polarisasi yang terbentuk dalam pandangan politiknya.

Meredam fundamentalisme di perguruan tinggi

Studi tahun 2020 dari Inggris menyebutkan bahwa penyebab utama misinformasi bukanlah minimnya literasi digital, melainkan fundamentalisme terhadap pandangan politik atau ideologi.

Riset tahun 2019 di Amerika Serikat (AS) pun menemukan bahwa misinformasi sangat erat kaitannya dengan dogmatisme dan fundamentalisme agama dan kepecayaan yang terlalu tinggi pada pengetahuan yang dimiliki.

Hal ini seharusnya tidak terjadi di perguruan tinggi yang diharapkan mengutamakan intelektualitas di atas identitas politis atau ideologis. Nyatanya, berbagai kajian menyebutkan bagaimana sejak dulu hingga sekarang, kampus telah menjadi arena pertempuran ideologi – dari isu politik kiri, fundamentalisme Islam, hingga hak LGBT.

Fundamentalisme ini di antara komunitas akademik menjadi penghambat sikap rasional dalam menanggapi informasi.

Di sini, membudayakan semangat berpikir rasional menjadi kunci bagi kampus untuk meredam fundamentalisme tersebut dan pada akhirnya penyebaran misinformasi. Bagaimana pendidikan tinggi dapat mulai menerapkannya?

Kampus harus bangun budaya rasionalitas

Baca Juga: Waspada! Berikut 5 Tips Menghadapi Berita Hoaks agar Tidak Mudah Terhasut

Dalam Teori Dualisme Kognisi Tingkat Tinggi, kita mengenal dua jenis sistem berpikir manusia, yakni Tipe 1 dan Tipe 2.

Tipe 1 ditandai dengan cara berpikir yang cepat, otomatis, dan reaktif, sementara Tipe 2 ditandai dengan pemikiran yang lebih lambat dan reflektif. Menalar sebuah informasi secara dominan menggunakan Tipe 2 Ketimbang Tipe 1.

Saat membaca berita tentang vaksin, misalnya, pemikiran Tipe 2 akan memprosesnya pelan-pelan secara evaluatif, membedah berbagai asumsi yang kita miliki tentang vaksin, dan memutuskan untuk membandingkan beragam informasi lanjutan sebelum mengkonfirmasi kebenarannya.

Studi tahun 2021 di Inggris menemukan bahwa gaya berpikir rasional dan mendalam dalam Tipe 2 lebih mampu mengidentifikasi hoaks dan menolak teori konspirasi dalam wacana publik, termasuk misinformasi terkait COVID-19.

Selain mengkomunikasikan sains secara lebih aktif, pendidikan tinggi di Indonesia harus membangun budaya rasionalitas khas Tipe 2 dalam menyikapi wacana dan informasi.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai wujud budaya rasionalitas ini.

Pertama, kampus bisa memfasilitasi ruang perdebatan dan diskusi dengan keterbukaan tanpa ada ketakutan bahwa ideologi tertentu akan “merusak” ideologi kampus atau budaya di masyarakat.

Forum seperti Oxford Union di Oxford University, Inggris, bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus Indonesia agar secara rutin melakukan latihan argumentasi secara terarah dan terorganisasi.

Oxford Union selama ini telah menggelar banyak debat – dari nasib Islam di Eropa, krisis Ukraina-Rusia, meritokrasi dan hak afirmasi dalam layanan sosial, hingga keberadaan Tuhan – dan mengundang banyak akademisi dan pejabat ternama.

Debat-debat ini disebarluaskan melalui media kampus dengan perekaman yang bagus, dan dapat membangun budaya rasionalitas tidak hanya di antara warga kampus tapi juga audiens.

Kedua, mengembangkan media sosial yang membongkar hoaks atau misinformasi yang dikelola oleh kampus, dengan kontribusi dari komunitas akademik.

Kampus dapat mendorong dosen untuk berkontribusi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Apalagi, saat ini Kementerian Pendidikan membuka ruang untuk pelaksanaan tri dharma yang lebih beragam, tidak hanya terfokus pada publikasi akademik.

Ada berbagai insiatif serupa yang bisa menjadi contoh: The Reporter’s Lab yang dikelola Duke University di AS, ABC Fact Check dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) di Australia, FactWatch milik University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), hingga Factcheck.Org dari Univesity of Pennsylvania di AS.

Ketiga, mengembangkan forum digital yang bertujuan mengkomunikasikan hasil penelitian para akademisinya dengan memperbanyak konten yang terkait dengan tantangan lokal.

Hadirnya wacana akademis di ranah lokal akan membantu melawan misinformasi, terutama pada isu-isu yang khas di berbagai daerah di Indonesia.

Misalnya, portal komunikasi sains di Universitas Mataram, tempat saya mengajar, dapat fokus pada mengomunikasikan penelitian pada konteks Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah-langkah ini bisa membangun budaya rasionalitas di kampus sekaligus mengurangi beredarnya misinformasi di kalangan universitas. Harapannya, kampus-kampus Indonesia bisa lebih menjaga asas-asasnya yaitu kebenaran ilmiah dan penalaran.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.