Studi GTP UGM: Pelaku Kekerasan Terhadap OAP di Papua Didominasi oleh KKB

Salah satu faktor yang membuat KKB tetap eksis adalah sulitnya mengidentifikasi keberadaan mereka, terutama ketika mereka berbaur dengan masyarakat. Kondisi ini membuat mereka kerap tak terjamah penegak hukum, sehingga sulit dijatuhi hukuman.

Berdasarkan laporan riset kami, terdapat 348 kasus konflik di Papua terjadi dalam 11 tahun terakhir yang sedikitnya memakan 2.118 korban. Sebanyak 1.654 jiwa mengalami luka-luka, sementara 464 lainnya meninggal dunia. Angka riil korban jiwa diyakini jauh lebih besar lagi.

Riset kami juga menunjukkan bahwa warga sipil, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP, menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dari 1.654 korban luka, 87% di antaranya (1.433 korban) merupakan warga sipil. Sementara, warga sipil yang meninggal dunia ada 320 orang (dari total 464 korban jiwa).

Selain menyebabkan korban jiwa, gangguan keamanan mengakibatkan masyarakat mengalami trauma dan ketakutan berkepanjangan. Ancaman keselamatan dirasakan segenap masyarakat dari pemuka agama, tetua adat, aparat pemerintah, guru, dokter, perawat, pengusaha, hingga masyarakat umum.

Peran pemerintah dalam siklus kekerasan

Dua hal yang menjadi persamaan keenam kabupaten tersebut di atas adalah letaknya di kawasan pegunungan Papua dan memiliki sumber daya alam berlimpah. Dengan kata lain, wilayah tersebut menjadi arena sentral konflik ekonomi-politik dan seringkali terjadi pertarungan ideologis melalui kekerasan fisik.

Daerah-daerah lainnya tetap memiliki potensi kekerasan fisik, tapi cenderung lebih banyak berkonflik di level pemikiran atau wacana, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora di Biak dan Fakfak.

Hasil riset kami memang menunjukkan bahwa KKB adalah penyebab utama kekerasan di Papua. Namun, ada satu titik di mana kita juga perlu menyadari bahwa pemerintah juga tidak sepenuhnya benar. Hal paling nyata dan terjadi secara berulang adalah terkait jual-beli senjata dan amunisi milik TNI atau Polri kepada KKB.

Baca Juga: Pilot SAM Air Langsung Dievakuasi ke Jayapura Usai Diserang OPM di Nduga Papua

Kita harus melihat segala perspektif dengan lebih adil dalam memandang siapa benar dan salah. Kekerasan dalam bentuk apapun tak dapat dibenarkan, baik dilakukan negara melalui TNI atau Polri, maupun KKB.

KKB di seputar dinamika politik bangsa

Salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan membangun pemahaman terhadap keberadaan KKB dalam politik di tanah Papua.

Sejarah KKB adalah sejarah tentang dinamika konflik dan pertentangan dengan pemerintah Indonesia. KKB – dahulu bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) – lahir pada tahun 1960-an yang memiliki misi untuk memisahkan diri dari Indonesia karena mereka menilai pemerintah Indonesia telah merenggut paksa tanah Papua lewat referendum yang direkayasa yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Berawal dari persoalan integrasi Papua ke Indonesia, akhirnya muncul isu marjinalisasi, operasi militer dan pelanggaran HAM hingga kegagalan pembangunan nasional..

Karena belum ada solusi atas permasalahan di tanah Papua hingga saat ini, KKB telah melakukan serangkaian kasus kekerasan dan menyebabkan gangguan keamanan selama puluhan tahun.

Pola kekerasan yang dilakukan juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, dan pesawat terbang. Kemudian, juga terjadi penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan.

Hal tersebut mendorong pemerintah mengubah statusnya dari “KKB” menjadi “teroris” pada April 2021.

Berbagai organisasi perlindungan HAM seperti KontraS, Setara Institute dan Amnesty International Indonesia menyebut perubahan status tersebut hanya akan memperkeruh keadaan, memicu reaksi internasional, dan menunjukkan bahwa pemerintah gagal memahami Papua.

Upaya meredam kekerasan?

Untuk menyikapi tindakan kekerasan yang meningkat dari KKB, kami menawarkan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, upaya penegakan hukum adalah keniscayaan bagi KKB. Namun, pemerintah perlu membaca suasana kebatinan masyarakat, termasuk dengan mengupayakan cara-cara yang humanis, serta memastikan tidak adanya praktik jual beli senjata antara aparat militer dan kepolisian dengan KKB.

Kedua, kesejahteraan dan penyediaan hak-hak dasar bagi OAP sebaiknya menjadi prioritas. Tapi tetap harus dibarengi dengan pendekatan keamanan yang semata untuk memastikan keamanan warga sipil di tengah ancaman KKB. Otoritas keamanan di lapangan hendaknya memberi kesempatan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan KKB melalui upaya persuasif untuk kembali ke pelukan Indonesia.

Ketiga, negara perlu mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif, egaliter dan partisipatif antara Jakarta dan Papua dengan melibatkan unsur agama, adat, perempuan, pemuda hingga kelompok rentan. Ini dilakukan guna menyerap aspirasi OAP dan memulai agenda konsolidasi sosial.

Ketiganya merupakan wujud komitmen politik bersama yang perlu dilaksanakan demi menghentikan kekerasan dan mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan di tanah Papua.