Marak Kebocoran Data, Survei: Indonesia Kekurangan Tenaga Ahli Keamanan Siber

Suara.com - Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diketahui ada lebih dari 700 juta serangan siber yang terjadi di Indonesia pada 2022.

Baru-baru ini juga terjadi kebocoran data registrasi kartu SIM, di samping insiden-insiden besar sebelumnya yang melibatkan data kesehatan e-HAC, data kementerian, BUMN, hingga data pelanggan di e-commerce ternama.

Di samping itu, Indonesia mengalami kekurangan tenaga ahli keamanan siber.

Survei yang dilakukan oleh SecLab BDO Indonesia terhadap talenta TI di Indonesia, mengungkap bahwa 9 dari 10 lulusan teknologi memilih untuk menjadi developer perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10 yang berminat untuk mendalami keamanan siber.

Kekurangan tenaga ahli ini, dipadukan dengan wawasan masyarakat awam yang rendah mengenai keamanan siber pribadi, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para hacker yang berniat jahat.

BDO merupakan salah satu kantor akuntan publik dan perusahaan penyedia jasa konsultasi terbesar di dunia.

BDO Indonesia adalah anggota BDO International Limited dan merupakan bagian dari jaringan BDO internasional dari perusahaan anggota independen.

SecLab BDO Indonesia, adalah salah satu layanan di BDO Indonesia yang berfokus pada bidang keamanan siber dan forensik digital di Indonesia.

“Individu bisa dirugikan karena kebocoran data, contohnya data disalahgunakan ketika apply kredit atau tidak bisa mendaftar pelayanan publik karena data diindikasikan terkait penipuan," kata jelas Harry Adinanta, Cyber Security Director SecLab BDO Indonesia.

Baca Juga: BSSN: Ada 115 Tim Tanggap Insiden Siber di Indonesia

Menurutnya, bisnis dan lembaga pemerintahan juga dirugikan karena reputasi mereka tercoreng.

"Adanya insiden kebocoran data semacam ini juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, karena data yang ada bisa disalahgunakan untuk melihat berbagai jenis profil penduduk, hingga lokasi, usia dan persebaran keluarga di daerah tertentu, yang akan berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang memiliki niat jahat,” beber dia.

Harry Adinanta menambahkan, pemerintah Indonesia sudah melakukan perbaikan, misalnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan, dan butuh waktu sampai negara bisa mencapai tingkat kematangan pertahanan siber.

Namun pesatnya perkembangan teknologi, membuat kejahatan siber lebih gencar dan cepat dibanding berbagai perbaikan.

"Salah satu akar masalahnya adalah ketersediaan tenaga ahli. Inilah mengapa BDO berkomitmen untuk mengembangkan talenta di bidang keamanan siber dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak,” tambahnya dalam keterangan resminya, Minggu (2/10/2022).

Dalam membangun talenta tenaga ahli keamanan siber, SecLab BDO Indonesia melakukan pelatihan, seminar, dan juga program kolaborasi.