Penetapan Perpres Strategi Keamanan Siber Nasional Terbaru Jaga Ekosistem Kriptografi

Suara.com - Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penanganan Krisis Siber menandai langkah signifikan dalam memperkuat lanskap digital Indonesia.

Dengan 35 pasal komprehensif, tonggak peraturan ini, yang berlaku sejak 20 Juli 2023, mencerminkan penekanan pemerintah dalam menjaga ekosistem kriptografi negara dan menghasilkan rencana tindakan yang jelas dan terukur untuk mengamankan dunia siber.

Pasar aset kripto terus berlanjut dan akan terus berkembang. Dengan demikian, memanfaatkan pertumbuhannya menjadi sangat penting dalam mendorong ekonomi digital bangsa ke depan.

Terbukti, transaksi kripto di Indonesia melonjak 9,3 persen pada Juni 2023, mencapai Rp 8,97 triliun.

Namun, lonjakan ini juga mengungkap risiko bawaan yang menuntut penanganan yang hati-hati.

Faktanya, solusi Kaspersky telah menggagalkan sebanyak 147.649 upaya phishing kripto di Asia Tenggara selama tahun 2022, termasuk 24.642 yang menargetkan pengguna Indonesia. Pentingnya mengatasi tantangan ini tetap tak terbantahkan.

Maraknya aset kripto, terutama di kalangan anak muda Indonesia, dengan 20,1 persen pengguna internet berusia antara 16 hingga 24 tahun memiliki aset tersebut, memerlukan kewaspadaan yang lebih besar.

"Kami ingin menekankan perlunya peningkatan kesadaran di antara pengadopsi untuk melindungi aset kripto mereka dari taktik phisher yang berkembang," ujar Genie Sugene Gan, Head of Government Affairs and Public Policy, Asia-Pacific, Japan, Middle East, Turkey and Africa regions di Kaspersky.

Menurutnya, Keputusan Presiden ini menggarisbawahi komitmen negara untuk memperkuat pertahanannya terhadap ancaman yang ditargetkan pada aset kripto.

Baca Juga: Kaspersky Luncurkan Solusi Baru, Lebih User Friendly

"Kaspersky, sebagai garda depan dalam melindungi ranah digital, memuji dan mengapresiasi upaya untuk mendukung lanskap keamanan siber Indonesia," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (8/8/2023).

"Kaspersky tetap teguh mendukung penerapan kebijakan progresif ini, memastikan masa depan digital yang lebih aman bagi semua orang," pungkasnya.