Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menyiapkan sejumlah infrastruktur digital untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 mendatang.
Menkominfo Budi Arie menjelaskan kalau sejumlah upaya itu mencakup layanan telekomunikasi yang berkualitas, penyediaan akses internet, data center (pusat data), hingga jaminan layanan logistik.
"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu," ungkap Budi Arie, dikutip dari siaran pers, Kamis (30/11/2023).
Budi Arie menyatakan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS) dilakukan demi menjaga pelaksanaan Pemilu, terutama penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal.
Guna menjaga kualitas layanan, Kementerian Kominfo pun berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.
"Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024," papar dia.
Bahkan Kominfo sudah menyiapkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi. Dicontohkan Budi Arie, salah satunya yakni Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 GB memory, 5.99 TB storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024," imbuhnya.
Ia melanjutkan, Kominfo telah memberikan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Hal itu bisa ditujukan untuk menyebarkan informasi soal Pemilu Damai 2024.
Baca Juga: Siap-siap! Kominfo Mau Sebar Banyak SMS soal Pemilu dan Pilpres 2024
Kemudian untuk kebutuhan logistik, Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20 persen dari 7.320 kelurahan memiliki titik layanan pos.
"Jaringan pos juga telah mencakup 100 persen kelurahan di Indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," urai dia.
Lebih lanjut Budi Arie mengungkapkan, PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya yakni pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
"Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU," jelasnya.
Berita Terkait
-
Siap-siap! Kominfo Mau Sebar Banyak SMS soal Pemilu dan Pilpres 2024
-
Kominfo: Ada 22,1 Pekerja Indonesia yang Sudah Manfaatkan Teknologi AI
-
Lantang Cak Imin Depan Kader PKB: Kalau Kita Tak Menang, Indonesia Terancam Hancur
-
Hari Ketiga Kampanye Ganjar, Ketemu Tokoh PGPI Hingga Bertandang Ke Kantor PWI
-
Kampanye Hari Ke-3 AMIN: Anies Hadiri Seminar PGPI, Cak Imin Blusukan Ke Pasar Kramat Jati Dan Glodok
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung