Pakar Ungkap Alasan Pembatasan 1 NIK 3 Nomor per Operator

Suara.com - Kebijakan pembatasan registrasi kartu SIM dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk maksimal tiga nomor di setiap operator dinilai bukan sekadar aturan administratif, melainkan strategi pengendalian risiko kejahatan siber. 

Hal tersebut disampaikan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.

Menurut Pratama, kebijakan yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini lahir seiring dengan penerapan teknologi biometrik dalam proses registrasi kartu SIM. 

Namun, pembatasan tersebut bukan karena sistem biometrik dianggap sudah sepenuhnya mampu melindungi data pribadi masyarakat.

“(Pembatasan satu NIK maksimal tiga nomor) bukan semata (hadir) dari asumsi bahwa identitas biometrik telah cukup kuat untuk menutup seluruh celah kejahatan,” ujar Pratama kepada Suara.com, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam konteks keamanan siber, penggunaan biometrik memang meningkatkan kepastian bahwa individu yang mendaftarkan nomor adalah pemilik identitas yang telah terverifikasi secara fisik. 

Meski demikian, keamanan digital tidak berhenti pada proses verifikasi awal semata.

“Keamanan digital tidak hanya bergantung pada proses verifikasi awal, melainkan juga pada tata kelola penggunaan, potensi penyalahgunaan identitas, serta dinamika ancaman yang terus berkembang,” jelasnya.

Pratama menambahkan, biometrik yang mengandalkan karakteristik unik seperti wajah atau sidik jari secara teori mampu mempersempit peluang pendaftaran menggunakan identitas palsu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan lain yang masih membayangi.

Baca Juga: Aturan 1 NIK Maksimal 3 Nomor SIM Berlaku 2026, ATSI: Idealnya Tak Perlu Lagi Pembatasan

“Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebocoran data kependudukan masih menjadi persoalan serius,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila data NIK maupun elemen biometrik pernah terekspos dalam insiden kebocoran sebelumnya, maka penjahat siber berpotensi memanfaatkannya untuk melakukan registrasi kartu SIM secara massal tanpa sepengetahuan pemilik identitas asli.

“Dalam skenario seperti ini, biometrik tidak sepenuhnya menutup celah, terutama jika sistem verifikasi tidak dilengkapi dengan deteksi liveness yang kuat atau pengawasan anomali berbasis perilaku,” paparnya.

Karena itu, pembatasan jumlah nomor seluler menjadi maksimal tiga per operator per NIK dinilai berfungsi sebagai lapisan pengaman tambahan berbasis kuantitatif.

“Ini merupakan bentuk risk mitigation yang sederhana namun strategis. Kejahatan seperti penipuan daring, social engineering, penyebaran phishing melalui SMS blast, hingga aktivasi akun keuangan ilegal sering kali memanfaatkan banyak nomor dalam waktu singkat,” ungkap Pratama.

Dengan adanya pembatasan tersebut, lanjut dia, biaya operasional dan tingkat kompleksitas yang harus ditanggung pelaku kejahatan siber menjadi lebih tinggi.

“Dalam perspektif manajemen risiko, meningkatkan friksi bagi pelaku adalah salah satu pendekatan efektif untuk menurunkan skala penyalahgunaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menilai kebijakan pembatasan ini merupakan kelanjutan dari aturan registrasi kartu SIM yang telah diterapkan sejak April 2018.

Meski demikian, Marwan berpendapat bahwa dari sudut pandang industri, penerapan biometrik seharusnya dapat menjadi solusi pengamanan tanpa perlu disertai pembatasan jumlah nomor seluler.

Kendati memiliki pandangan berbeda, ATSI tetap menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai informasi, kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif sejak 23 Januari 2026. 

Melalui regulasi ini, pengguna kartu prabayar diwajibkan melakukan verifikasi wajah (face recognition) saat registrasi, serta dibatasi maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap NIK di masing-masing operator.