Dirjen Aptika Mundur Akibat Ransomware PDNS, Kominfo Tetap Harus Tanggung Jawab

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi ikut menyorot soal keputusan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena kasus ransomware Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya.

Bobby menilai kalau Kominfo tetap harus tanggung jawab meskipun Dirjen Aptika, yang merupakan penanggung jawab dalam pembangunan PDN dan PDNS, mundur dari jabatannya.

Ia menuntut Kominfo untuk segera memulihkan layanan publik yang terdampak serangan ransomware di PDNS 2 Surabaya.

"Tentu kami apresiasi sekaligus menyayangkan, karena Dirjen itu kan yang melaksanakan kebijakan saja. Negara, dalam hal ini Kominfo sebagai lembaga negara yang diberikan tanggung jawab melaksanakan pembangunan PDN dan PDNS, harus segera memulihkan pelayanan publik yang terdampak atas serangan ransomware ini," katanya, dikutip dari siaran pers DPR, Senin (8/7/2024).

"Mundurnya Dirjen Aptika, bukan berarti Kominfo lepas tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab bersama sebagai lembaga negara," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui per 1 Juli 2024 lalu, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dinilainya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional.

"Per tanggal 1 Juli, saya sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin," ucap Semuel, seperti dikutip dari YouTube KompasTV pada Kamis (4/7/2024).

Saat ditanya alasan utama pengunduran dirinya, Semuel menegaskan bahwa ia merasa bertanggung jawab atas serangan siber yang menyerang PDN. Server yang terdampak ransomware tersebut melumpuhkan berbagai layanan publik.

"Saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan menyatakan harusnya selesai di saya. Karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Dorong Pembentukan Pansus Skandal Impor Beras: Nanti Kita Usulkan