Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump

Suara.com - Indonesia disebut mencapai kata sepakat dengan India untuk membeli sistem rudal supersonik BrahMos.

Dikutip dari Asia Times, Jumat (13/3/2026), langkah ini diprediksi mengubah Indonesia sebagai kepulauan luas menjadi penghalang maritim mematikan, sekaligus membentuk kembali peta deterensi regional dari Laut China Selatan hingga Samudra Hindia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi kesepakatan dengan India telah tercapai untuk pengadaan sistem rudal canggih ini.

Langkah ini diambil untuk memodernisasi angkatan bersenjata, dan memperkuat kemampuan pertahanan maritim nasional.

Meski nilai kontrak secara resmi belum diumumkan, BrahMos Aerospace—perusahaan patungan antara pemerintah India dan Rusia—sebelumnya mengindikasikan bahwa negosiasi dengan Jakarta melibatkan kontrak potensial senilai antara USD 200 juta (Rp 3,3 Triliun) hingga USD 350 juta atau setara Rp 5,9 Triliun.

Kecepatan Mach 3: Monster Langit di Natuna

BrahMos bukan sekadar rudal biasa. Rudal ini secara luas dianggap sebagai salah satu rudal jelajah tercepat di dunia.

Versi ekspor yang akan diterima Indonesia memiliki jangkauan 290 kilometer, melesat dengan kecepatan Mach 3, dan mampu membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 300 kilogram.

Fleksibilitasnya luar biasa karena dapat diluncurkan dari platform udara, laut, maupun darat.

Baca Juga: Minyak Dunia Tembus USD 120, APBN 2026 Terancam Jebol? Cek Faktanya

Akuisisi ini mencerminkan dorongan modernisasi militer Indonesia yang lebih luas, dan menegaskan peran India yang semakin berkembang sebagai pemasok senjata utama di Asia Tenggara.

Pada tingkat taktis, kehadiran BrahMos di tangan TNI mencerminkan keterlibatan tidak langsung Indonesia dalam persaingan strategis melawan klaim sepihak China di Laut China Selatan.

Selama ini, China dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan maritim Indonesia. Insiden di akhir Desember 2019, di mana puluhan kapal nelayan China dengan pengawalan coast guard memasuki perairan Natuna, masih membekas dalam ingatan publik.

Saat itu, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada "kompromi" mengenai kedaulatan wilayah.

Ketegasan serupa dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Oktober 2024, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengawal kapal penjaga pantai China keluar dari Laut Natuna Utara setelah mengganggu pekerjaan survei seismik yang dilakukan oleh Pertamina.

Pengamat menilai manuver Beijing tersebut adalah cara mereka menguji nyali pemerintahan baru Indonesia.