Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi tengah menyiapkan regulasi baru yang mengatur pembatasan transfer pulsa dengan nominal maksimum Rp 1 juta per hari.
"Kami juga akan membatasi regulasi transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari," kata Menkominfo Budi Arie saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (1/8/2024).
Ia beralasan kalau pembatasan ini dilakukan demi menekan judi online di masyarakat. Budi Arie menyebut kalau transfer pulsa adalah modus baru judi slot di Tanah Air.
"Karena disinyalir judol ini menggunakan mata uang pulsa. Masa satu hari bisa sampai Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar transfer pulsa?" ucap dia.
Budi Arie pun sudah memberikan arahan kepada para operator seluler di Indonesia untuk memberlakukan pembatasan transfer pulsa ini.
"Saya sudah sampaikan ke para Direktur Utama (Dirut) operator seluler ke Indosat, XL, Telkomsel, dan Smartfren. Mereka sudah sosialisasi lah, transfer pulsa maksimal satu juta per hari. Supaya pulsa jangan dijadikan komoditas untuk judi online," pungkasnya.
Kominfo akan blokir VPN gratis
Sebelumnya Budi Arie Setiadi juga mengumumkan bakal membatasi akses virtual private network (VPN) gratis di Indonesia. Hal itu dilakukan demi menekan akses judi online di masyarakat.
"Saya sudah mengeluarkan kebijakan untuk menutup VPN, karena judol (judi online) menggunakan VPN. Jadi kami tutup, VPN-nya kami blokir. Sehingga masyarakat tidak bisa akses judol melalui VPN," papar dia saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (1/8/2024).
Baca Juga: Kominfo Mau Blokir VPN Gratis buat Lawan Judi Online
Menkominfo menjelaskan kalau berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA) Kominfo, ada 20-30 perusahaan yang mengelola VPN gratis.
Bahkan, Kominfo sudah melakukan uji coba untuk memblokir tiga VPN yang dianggapnya paling banyak digunakan masyarakat untuk mengakses judi slot.
"Nanti bertahap, semua VPN gratis yang mengandung konten negatif kami blokir," imbuhnya.
Terkait VPN berbayar, Budi Arie menjelaskan kalau akses jaringan itu kebanyakan dipakai oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Makanya untuk saat ini dia mau membatasi VPN gratis yang kebanyakan dipakai rakyat kecil.
"Kalau rakyat kecil disuruh bayar Rp 100-200 ribu per bulan kan malas. Maksudnya kami konsentrasi ke rakyat kecil dulu," lanjut dia.
Kendati begitu Budi Arie menegaskan kalau pemblokiran VPN berbayar juga bisa dilakukan apabila pengelola tidak patuh soal aturan judi online dilarang di Indonesia.
"Nanti kami lihat juga, kami evaluasi. Kalau VPN berbayar tidak kooperatif, ya dengan segala hormat kami blokir juga," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kominfo Mau Blokir VPN Gratis buat Lawan Judi Online
-
DuckDuckGo vs Yandex Browser, Perbandingan Kelebihan dan Kekurangannya
-
Diblokir OJK, Jumlah Rekening Bank Buat Main Judi Online Capai 6.000
-
Ketum Projo: 500 Relawan Jokowi ke IKN Tanpa Fasilitas Negara, Hanya Gotong Royong
-
Ketum Projo Klaim 500 Relawan Jokowi Ke IKN Tak Gunakan Fasilitas Negara: Murni Gotong Royong
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara