Satelit SATRIA-1 sendiri mulai dibangun pada akhir 2020 dan diluncurkan pada 2023 lalu. Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dan didukung oleh 11 stasiun bumi yang tersebar di Tanah Air.
Stasiun Bumi di Cikarang menjadi Primary Satellite Control Center (PSCC) dan Network Operations Center (NOC). Sepuluh stasiun bumi lainnya berada di Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.
Adapun stasiun bumi di Banjarmasin akan menjadi Back-Up Satellite Control Center (BSCC).
Sekitar 150.000 titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan yang akan dilayani oleh SATRIA-1. Proyek ini juga akan saling melengkapi dengan proyek Palapa Ring, yang berbasis fiber optik.
Titik layanan publik yang dapat dijangkau SATRIA di antaranya 93.900 sekolah dan pesantren, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan ujian berbasis komputer; 3.700 Puskesmas dan dan rumah sakit.
Selain itu ada pula 3.900 titik layanan Kamtibmas di wilayah 3T untuk mendukung kebutuhan administrasi keamanan dan ketertiban masyarakat; 47.900 titik kantor desa/kelurahan/kecamatan dan pemerintah daerah lainnya untuk mengoptimalkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara efisien dan efektif; Serta 600 titik layanan publik lainnya.
Rencananya proyek SATRIA akan berlanjut dengan peluncuran Satelit SATRIA-2, yang dirancang sebagai twin satellite atau geostasioner kembar. Harris mengatakan nantinya kedua satelit itu akan dinamai sebagai SATRIA-2A dan SATRIA-2B.
"Kedua satelit ini dirancang untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan total kapasitas 300 Gigabits per detik. Tujuan utama dari pembangunan satelit ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan internet di Indonesia, sehingga koneksi internet menjadi lebih stabil dan cepat," kata Harris.
Menurutnya proyek SATRIA-2 memang telah masuk dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri 2024- Green Book sejalan dengan Keputusan Kepala Bappenas nomor Kep.25/M.PPN/HK/04/2024.
Baca Juga: Uji Coba Sukses, Satelit Satria 1 Resmi Beroperasi di Indonesia Januari 2024
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhillah Mathar mengatakan SATRIA-2 akan mendukung konektivitas dari SATRIA-1. Pengadaan SATRIA-2 rencananya akan digelar pada 2025.
Berita Terkait
-
Sempat Tertunda Akibat Korupsi, Satgas BAKTI Kominfo Akhirnya Selesaikan Proyek BTS 4G
-
Starlink Masuk Indonesia, Pengusaha Lokal Mulai Tingkatkan Kapasitas Satelit
-
Proyek Satelit Satria-2 Dimulai 2025, Perlu Biaya Rp 13,3 Triliun lewat Dana Pinjaman Luar Negeri
-
Satelit Satria-1 Siap Kasih Jaringan Internet di Lokasi TPS Pemilu
-
Satelit Satria 1 Beroperasi Besok, Diresmikan Jokowi
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang
-
Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?
-
Senjata Canggih Tak Cukup Jaga Kedaulatan RI! Ada 3 Hal yang Wajib Diperkuat Prabowo
-
Pelabuhan Diminta Seaman Bandara, DPR Dorong Pemisahan Kapal Barang dan Penumpang