Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) blak-blakan mengakui kalau pihaknya tak mampu urus Pusat Data Nasional (PDN) sendirian dan mengajak pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur digital penting tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Strategi dan Kebijakan Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi beralasan kalau pertumbuhan data Indonesia saat ini semakin tinggi.
"Kemudian lembaga, request pertumbuhannya tinggi. Enggak akan sanggup. Mau punya lima PDN sekalipun, enggak sanggup," kata Teguh saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Saat ini Indonesia tengah menerapkan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Teguh menyebut kalau Komdigi kini mengubah strategi demi menerapkan SPBE.
Ia bercerita, sebelumnya Pemerintah berencana membangun PDN di Batam, Cikarang, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo. Tapi sekarang Pemerintah tak hanya sekadar menyiapkan fasilitas, melainkan ekosistem PDN.
"Ekosistem PDN itu terdiri dari PDN itu sendiri, data center yang dimiliki lembaga lainnya, bahkan pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk disebut sebagai tempat penyimpanan bagi data pemerintah dimungkinkan," papar dia.
Tujuan pertama, lanjut Teguh, Pemerintah memungkinkan membuka peluang investasi ke para pelaku industri. Ia menilai kalau investor akan memiliki ruang untuk bisa membangun data center, dan selanjutnya Pemerintah bisa menempatkan data-data tertentu.
Namun Teguh menegaskan kalau data Pemerintah yang dikelola pihak swasta ini akan diklasifikasi lebih dulu lewat regulasi baru yang akan segera dirilis.
"Tidak semua data-data yang ada di Pemerintah taruh di PDN. Nanti ada namanya data terbuka, tertutup, terbatas. Ada klasifikasinya. Ada penilaian assessment. Baru tentukan, mana mungkin semua kita masukkan, semua ke dalam PDN. Enggak bakal sanggup pemerintah," papar dia.
Baca Juga: Komdigi Ungkap Isi Regulasi Baru yang Batasi Anak Main Medsos
Teguh juga buka-bukaan mengakui kalau Pemerintah tidak cukup kompeten untuk mengelola infrastruktur Pusat Data Nasional.
"Selain itu pemerintah tidak cukup expert. Kalau harus jujur, untuk mengelola infrastruktur pemerintah PDN, upgrading, maintenance, kemudian SDM, enggak akan sanggup," aku dia.
Maka dari itu, Komdigi tidak akan melakukan pendekatan seperti sebelumnya. Strategi baru yang akan dijalankan ke depan adalah membuat ekosistem PDN untuk mendukung kebutuhan SPBE.
Terkait kesiapan operasional PDN, Teguh mengklaim kalau fasilitas data center milik Pemerintah itu bisa beroperasi dalam 2-3 bukan ke depan.
"Karena sudah jadi infrastrukturnya. Sudah selesai tapi belum berfungsi. Berharap dalam beberapa bulan ke depan berfungsi," pungkasnya.
PDN pertama ditargetkan beroperasi Maret 2025
Berita Terkait
-
Komdigi Ungkap Isi Regulasi Baru yang Batasi Anak Main Medsos
-
BAKTI Komdigi Tandatangani PKS Dalam Rangka Pemanfaatan BTS di Taman Nasional Ujung Kulon
-
Buzzer Rudi Valinka Diangkat Jadi Stafsus, Komdigi Klaim Bakal Ada Evaluasi
-
Komdigi Siapkan Aturan Turunan UU PDP, Selesai Bulan Depan
-
Buzzer Jadi Pejabat: Dulu Dibayar, Sekarang Digaji
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim