Mengapa Transisi Menuju Energi Terbarukan Berjalan Lambat?

Suara.com - Upaya global menuju penggunaan energi bersih sebenarnya menunjukkan perkembangan menggembirakan. Harga tenaga surya dan angin kini lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, terutama dalam skala besar. Namun dibalik kabar baik tersebut, pertumbuhan energi terbarukan masih terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari politik, pembiayaan, hingga perbedaan strategi negara-negara besar.

Dalam laporan The Conversation (17/11/2025), para ahli energi menyebutkan bahwa transisi energi memang bergerak, tetapi tidak cukup cepat untuk menggantikan bahan bakar fosil. Padahal, manfaatnya bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan masyarakat.

Sejak satu dekade lalu, pembangkit berbahan bakar batubara atau gas adalah pilihan paling murah untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kini, kondisi itu terbalik. Tenaga surya dan angin menjadi opsi paling ekonomis karena tidak membutuhkan bahan bakar. Sepanjang 2024, penggunaan energi terbarukan berhasil menghemat sekitar US$467 miliar dari biaya bahan bakar global.

Data dari International Renewable Energy Agency menunjukkan bahwa pada 2024, lebih dari 90% kapasitas listrik yang baru dibangun di dunia berasal dari energi bersih. Total kapasitas energi terbarukan global kini mencapai 46% dari seluruh kapasitas pembangkit listrik yang terpasang. Tahun itu juga menandai rekor penambahan 585 gigawatt energi terbarukan.

Meski harganya semakin terjangkau, adopsi energi terbarukan tetap menghadapi hambatan. Di Amerika Serikat misalnya, proyek energi besar membutuhkan waktu rata-rata 4,5 tahun hanya untuk mengantongi izin.

Proyek pembangunan jaringan transmisi bahkan bisa memakan waktu lebih dari satu dekade. Usulan reformasi perizinan melalui Energy Permitting Reform Act tahun 2024 akhirnya gagal disahkan, salah satunya karena perdebatan politik.

Di negara-negara berkembang, tantangannya berbeda. Permintaan energi meningkat tajam seiring bertumbuhnya ekonomi. Namun proyek energi terbarukan cenderung lebih mahal untuk dibiayai dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.

Para pemberi pinjaman menilai proyek energi konvensional lebih aman karena sudah didukung mekanisme jaminan, kontrak pasokan, dan struktur finansial yang matang. Sementara proyek energi bersih sering kali dianggap berisiko lebih tinggi sehingga bunga pinjaman pun meningkat.

Akibatnya, meskipun energi terbarukan lebih murah dalam jangka panjang, biaya awal yang tinggi membuat banyak negara berkembang tetap mengandalkan batubara dan gas untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan listrik.

Baca Juga: Pramono Anung Resmikan Pemanfaatan Biogas Septik Komunal di Jakarta Timur

Para ahli menekankan perlunya kerja sama internasional agar negara berkembang tidak tertinggal dalam revolusi energi bersih. Pemerintah dan bank pembangunan global dapat membantu dengan memberikan jaminan, stabilitas kebijakan, atau skema asuransi untuk menurunkan risiko investasi. Jika risiko menurun, bunga pinjaman ikut turun—dan energi terbarukan menjadi opsi paling masuk akal secara ekonomi.

Transisi energi global juga dipengaruhi dinamika geopolitik dan arah kebijakan negara-negara besar. Dalam laporan Reuters (17/11/2025), disebutkan bahwa sejak berlakunya Perjanjian Paris pada 2015, perjalanan transisi energi justru semakin terfragmentasi. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa kini berjalan dengan strategi masing-masing, dipengaruhi kepentingan ekonomi nasional.

Tiongkok menjadi contoh paling mencolok. Negara ini adalah konsumen energi terbesar sekaligus penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Namun ambisi mengurangi ketergantungan impor energi membuat Beijing berinvestasi besar-besaran pada sumber energi domestik—baik fosil maupun terbarukan.

Tiongkok kini menjadi pemimpin global dalam produksi panel surya, baterai, dan bahan baku energi bersih, serta menyumbang lebih dari 60% penambahan kapasitas energi terbarukan dunia pada 2024.

Di sisi lain, Tiongkok masih memperluas penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan intermitensi energi surya-angin. Meski begitu, negara tersebut menargetkan netral karbon pada 2060 dan klaimnya bahwa emisi telah mencapai puncak tampaknya semakin mendekati kenyataan.

Berbeda dengan Tiongkok, Amerika Serikat menunjukkan arah yang lebih berliku. Setelah kembali ke Perjanjian Paris di era Biden, negara tersebut kembali menarik diri di awal masa jabatan kedua Donald Trump pada 2025.