TikTok dan Roblox Minta Perpanjangan Waktu untuk Ikuti Ketentuan PP Tunas

Suara.com - Dua platform digital, TikTok dan Roblox, tercatat menunjukkan sikap kooperatif sebagian menjelang efektifnya Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa kedua platform meminta perpanjangan waktu untuk menyesuaikan layanannya agar selaras dengan ketentuan PP Tunas.

"Ada kabar cukup baik datang dari dua platform lainnya yang menunjukkan sikap kooperatif sebagian yaitu Roblox dan TikTok. Kepada keduanya kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan (kepada PP Tunas) agar dapat dilakukan secara menyeluruh," ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Rencana Penyesuaian Fitur

Roblox menyampaikan rencananya menyesuaikan fitur untuk pengguna di bawah 13 tahun. Nantinya, pengguna tersebut hanya dapat mengakses permainan secara offline, sementara akses daring tidak tersedia. Pemerintah akan mengapresiasi implementasi rencana ini jika benar-benar dijalankan.

Sementara TikTok berkomitmen menonaktifkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun secara bertahap. Platform tersebut dijadwalkan mengumumkan peta jalan operasional bagi pengguna usia 14-15 tahun pada Sabtu (28/3).

"Jadi tadi kita sampaikan kepatuhannya kooperatif sebagian, artinya arahnya sudah menuju ke sana (patuh secara penuh pada PP Tunas) hanya saja meminta perpanjangan atau sedikit waktu tambahan. Ini kita juga minta agar segera melengkapi kepatuhannya," tambah Meutya.

Status Kepatuhan Platform Lain

Hingga 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, hanya X dan Bigo Live yang sepenuhnya memenuhi ketentuan PP Tunas. Sementara TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform kooperatif sebagian, sedangkan Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube belum sepenuhnya patuh.

Baca Juga: PP Tunas Berlaku 28 Maret 2026, Baru X dan Bigo Live yang Patuh

PP Tunas, yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025, bertujuan menghadirkan layanan digital aman bagi anak-anak dan melindungi mereka dari risiko seperti perundungan siber, penipuan digital, serta paparan konten negatif.

Terbaru, Meutya Hafid mengeluarkan Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana PP Tunas.

Permen ini mengatur kewajiban PSE untuk mencantumkan batasan usia, melakukan penilaian risiko, dan membatasi anak-anak dari platform digital berisiko tinggi, khususnya delapan platform: YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.

(Antara)