Suara.com - Sebanyak 256 masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah aktivis berkumpul selama empat hari di Merauke, Papua Selatan, 11-14 Maret 2025. Dalam acara bertajuk 'Solidaritas Merauke' ini, mereka menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang dijalankan sejak pemerintah Joko Widodo.
Menurut para masyarakat adat dan para aktivis, PSN dapat membunuh hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan, juga melanggar hak asasi manusia.
Di hari terakhir forum ini, panitia mengundang perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan, ketua Komnas HAM, dan juga Kementerian Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Wakil Menteri HAM Mugianto.
Diskusi bersama para pejabat ini berlangsung panas. Para aktivis dan masyarakat adat mendesak pemerintah segera mencabut program PSN yang dianggap hanya menguntungkan korporasi dan perusahaan tapi merugikan hak-hak masyarakat.
Berita Terkait
-
Pengusaha Keluhkan Proyek PSN dan KEK Belum Mulus di Lapangan, Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Mengapa Tokoh Lintas Iman Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat demi Hutan Papua?
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Hilirasi Batu Bara jadi Metanol Dimulai, Grup Bakrie Pegang Proyeknya
-
Manahumama, Ikhtiar Masyarakat Adat Bantik Merawat Ingatan Leluhur
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
6 Daftar Mobil Listrik yang Dapat Subsidi Pemerintah, Terbaik untuk Libas Jalanan Kota
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat