Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Legislasi (Baleg) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta pada Rabu, 11 November 2026.
Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan narasumber strategis, termasuk perwakilan dari Dewan Pers, untuk menyerap masukan terkait pembaruan regulasi kekayaan intelektual di tanah air.
Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai mendesak untuk menyesuaikan hukum nasional dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence / AI), serta standar perlindungan internasional.
Dalam proses legislasi ini, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 1.117 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang mencakup poin tetap, usulan perubahan, hingga penghapusan pasal.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa pihaknya akan melakukan klasterisasi terhadap ribuan DIM tersebut agar pembahasan dapat berjalan efektif, fokus, dan rampung sebelum akhir tahun.
5 Isu Strategis dalam Draf RUU Hak Cipta
Berdasarkan pembahasan dalam RDPU tersebut, terdapat lima poin krusial yang menjadi fokus utama perbaikan regulasi:
1. Pengaturan Kecerdasan Artifisial (AI): RUU ini merancang mekanisme perlindungan karya cipta dari potensi pelanggaran maupun eksploitasi tanpa izin yang dilakukan melalui teknologi berbasis AI.
2. Perlindungan Karya Jurnalistik: Baleg menyerap aspirasi dari Dewan Pers dan platform digital seperti Google untuk merumuskan perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik serta tata kelola pelibatan perusahaan pers di ruang digital.
3. Tata Kelola Royalti dan LMK: Draf regulasi mengatur pembenahan sistem kerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta Komite Manajemen Kolektif Nasional (KMKN), transparansi distribusi royalti, hingga wacana pembentukan dana abadi royalti.
4 .Penguatan Hak Ekonomi Pencipta: Pemerintah mengusulkan perluasan hak ekonomi bagi para kreator, meliputi resale rights (hak atas penjualan kembali karya), public lending rights (hak atas peminjaman untuk umum), serta pengaturan hak sinkronisasi musik dengan media audio-visual.
5. Penguatan Penegakan Hukum: RUU ini mengusulkan kombinasi penerapan delik biasa dan delik aduan khusus. Langkah ini ditujukan untuk memberikan efek jera dan menindak tegas praktik pembajakan yang bersifat terorganisasi.
Melalui RDPU ini, DPR RI berupaya memastikan bahwa regulasi hak cipta yang baru nantinya mampu memberikan kepastian hukum yang adil sekaligus melindungi ekosistem kreatif dan industri media di Indonesia.
Perkembangan resmi proses legislasi ini dapat dipantau secara berkala melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta laman JDIH Setjen DPR RI.