- Google menyoroti empat area RUU Hak Cipta saat RDPU bersama Baleg DPR RI di Jakarta pada 11 November 2026.
- Agung Pamungkas menyatakan regulasi harus menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan ekosistem internet serta pertumbuhan kecerdasan buatan.
- Google meminta peninjauan terkait akses informasi web, otonomi kreator, prinsip safe harbor, dan fleksibilitas data pelatihan AI.
Suara.com - Google menyoroti empat area krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Perusahaan teknologi tersebut mendorong agar regulasi baru ini tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan fungsi ekosistem internet.
Government Affairs & Public Policy Manager Google, Agung Pamungkas, menyampaikan bahwa kerangka hukum yang seimbang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia.
"Kami melihat hal itu sejalan dan ingin mencapai keseimbangan yang memang mampu memberikan perlindungan yang kuat bagi para pemegang hak cipta, sekaligus tetap menjaga fungsi internet bagi para pengguna," ujar Agung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026)
Namun demikian, dia menambahkan, Google memiliki sejumlah perhatian yang serius terhadap beberapa aspek.
"Oleh karena itu, izinkan kami menyoroti empat area krusial dalam RUU Hak Cipta yang memerlukan pembahasan lebih lanjut," imbuhnya.
Poin pertama yang disoroti Google adalah kebebasan dalam mengakses dan membagikan informasi di web.
Agung menilai, pembatasan tautan atau snippet berita dapat menimbulkan kendala teknis bagi operasional platform.
Penerapan pungutan atas tautan disebut bakal menyulitkan platform untuk mengindeks serta mendistribusikan konten berita lokal.
Poin kedua berkaitan dengan perlindungan otonomi kreator. Google mendorong DPR mempertahankan perjanjian sukarela berbasis mekanisme pasar alih-alih memberlakukan skema lisensi menyeluruh (blanket license) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terpusat.
"Memaksa para pemegang hak di bidang musik dan berita untuk berkontrak melalui satu lembaga kolektif tunggal justru menurut kami berisiko mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, dan menghambat masuknya investasi global," tegas Agung.
Point ketiga, Google meminta agar prinsip perlindungan safe harbor melalui mekanisme notice and action tetap dipertahankan.
Agung menjelaskan bahwa platform digital bertindak sebagai perantara dan tidak memiliki kapasitas hukum maupun teknis untuk menentukan keberadaan pelanggaran hak cipta secara sepihak.
Point keempat menyasar pada fleksibilitas pengembangan teknologi AI. Google menilai skema lisensi wajib untuk data pelatihan AI secara teknis tidak dapat diterapkan mengingat skala ribuan juta halaman web di internet.
Google mengusulkan adanya pengecualian text and data mining (TDM) yang dilengkapi fitur penolakan (opt-out) standar seperti robots.txt.
"Membatasi pelatihan AI dari data lokal justru akan menurunkan tingkat kefasihan bahasa Indonesia, sehingga tentunya menciptakan hambatan bagi para pengembang atau developer dalam negeri," pungkas Agung.