- Google khawatir pungutan tautan berita menghambat distribusi konten lokal.
- Lisensi kolektif tunggal dinilai berisiko membatasi pendapatan kreator.
- Lisensi wajib data AI dikhawatirkan menghambat pengembangan AI lokal.
Suara.com - Google menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Mulai dari pembatasan tautan berita, kewajiban lisensi kolektif, hingga aturan penggunaan data untuk melatih kecerdasan buatan (AI) menjadi perhatian perusahaan teknologi tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (11/11/2026), Google mengingatkan agar regulasi hak cipta tidak justru menciptakan beban baru bagi operasional platform digital dan pengembangan teknologi di dalam negeri.
Government Affairs & Public Policy Manager Google, Agung Pamungkas, mengatakan aturan yang disusun perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pemegang hak cipta dan keberlangsungan ekosistem internet.
Salah satu kekhawatiran Google adalah kemungkinan pembatasan tautan dan snippet berita, termasuk penerapan pungutan atas tautan.
"Kebijakan semacam ini dinilai dapat menyulitkan platform dalam mengindeks dan mendistribusikan berita lokal kepada pengguna," ungakap Agung.
Jika akses terhadap tautan dan cuplikan berita dibatasi, distribusi informasi melalui mesin pencari dan layanan digital berpotensi menghadapi kendala teknis. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi jangkauan media lokal dalam menjaring pembaca dari platform digital.
Google juga menolak gagasan lisensi menyeluruh (blanket license) melalui satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terpusat. Perusahaan tersebut menilai mekanisme itu berisiko mengurangi keleluasaan kreator dalam menentukan kesepakatan komersial atas karya mereka.
Agung mengatakan, perjanjian sukarela berbasis mekanisme pasar seharusnya tetap dipertahankan. Kewajiban menggunakan satu lembaga kolektif, menurut Google, berpotensi mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, serta menghambat masuknya investasi global.
Persoalan lain adalah perlindungan safe harbor bagi platform digital. Google meminta prinsip tersebut tetap berlaku melalui mekanisme notice and action. Alasannya, platform berperan sebagai perantara dan tidak memiliki kapasitas hukum maupun teknis untuk secara sepihak memastikan apakah suatu konten melanggar hak cipta.
Perhatian terbesar lainnya menyangkut penggunaan data untuk pengembangan AI.
"Google menilai kewajiban lisensi untuk seluruh data pelatihan AI sulit diterapkan karena besarnya jumlah halaman web yang menjadi sumber informasi," katanya.
Sebagai alternatif, Google mengusulkan pengecualian text and data mining (TDM) yang dilengkapi mekanisme penolakan (opt-out) standar, seperti robots.txt.
Menurut Agung, pembatasan pelatihan AI menggunakan data lokal berisiko menurunkan kemampuan model dalam memahami bahasa Indonesia. Dampaknya, pengembang teknologi dalam negeri bisa menghadapi hambatan dalam membangun produk AI yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.