Tatang Yuliono, Bangun Koperasi Merah Putih dengan Sistem Top Down

Suara.com - Proyek ambisius Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih mulai bergulir. Setelah sekitar 80.000 koperasi diresmikan pada Juli, kini pemerintah dengan Kementerian Koordinator bidang Pangan sebagai panglima harus bekerja agar puluhan ribu koperasi itu sungguh beroperasi.

Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenkopangan, Tatang Yuliono belum lama ini menjelaskan secara rinci kepada program Executive Talk dari Suara.com tentang rencana kerja koperasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.

Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih, terang Tatang, akan dijalankan dan dikontrol dengan sistem top down, berbeda dari konsep koperasi yang banyak dikenal karena selalu lahir dari inisiatif serta usaha rakyat.

Tatang mengungkapkan visinya tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Gen Z yang terkenal kreatif, tetapi di sisi lain berani dan pragmatis. Berikut adalah petikan obrolan Ria Rizky Nirmala Sari dari Suara.com dengan Tatang Yuliono:

Halo, teman-teman Suara.com. Berjumpa lagi bersama saya, Ria Rizki, dalam program Executive Talk. Pada episode kali ini, di samping saya sudah hadir Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenkopangan, Bapak Tatang Yuliono.

Pada bulan Juli 2025 Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Pak Tatang hadir di sini buat mengupas bagaimana jalannya Koperasi Merah Putih, rencananya seperti apa, dan targetnya ke depannya seperti apa. Menkopangan Zulkifli Hasan ini kan ditunjuk menjadi Ketua Satgas oleh Pak Prabowo.

Betul.

Berarti jadi kepala suku untuk Koperasi Merah Putih. Jadi sebenarnya tugas dari Ketua Satgas, kemudian dari Kemenkopangannya sendiri untuk koperasi merah putih itu seperti apa?

Pak Menko kepala geng untuk bagaimana mengkoordinasikan. Jadi tugasnya itu mengkoordinasikan, karena ada 16 kementerian terkait. Bisa dibayangkan 16 itu kalau berjalan sendiri-sendiri, pasti target yang dibuat oleh Presiden kita tidak tercapai. Sehingga perlu ketua geng untuk menyusun siapa melakukan apa, kapan harus dilakukan, targetnya apa, detailingnya seperti apa, itulah tugas dari Pak Menko.

Baca Juga: Sehari Usai Diresmikan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih di Tuban Ini Tutup

Pak Menko menyusun dari menunjuk siapa yang bertugas di Sumatera, siapa yang bertugas di Jawa Timur, siapa yang bertugas di Kalimantan, siapa yang bertugas di Papua, siapa yang enggak boleh pulang dari Papua sebelum selesai tugasnya.

Kemudian juga mensinergikan. Tugas 16 kementerian itu beda-beda. Ada yang bertugas untuk kooperasi, yaitu Menteri Koperasi. Ada yang bertugas di desa, ngurusin desa. Ada yang bertugas untuk BUMN, tugasnya ngurusin BUMN. Tugasnya kementerian keuangan, ngurusin keuangan negara. Itu dikolaborasi oleh Pak Menko, disinergikan, diselaraskan, dan dikoordinasikan sehingga target 80.000 itu alhamdulillah bisa tercapai.

Dan waktunya cukup cepat. Ya hampir dua bulan sejak Pak Presiden menerbitkan inpress dan kepres-nya, kita bekerja, berkolaborasi, berkoordinasi, turun ke lapangan, turun ke bawah, ngobrol dengan semua kepala desa seluruh Indonesia.

Itu menjadi tugas Menko Pangan sebagai ketua geng untuk mendorong semua desa itu menjalankan musyawarah desa. Setelah itu ketua geng juga akan turun tangan lagi bagaimana memerintahkan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan 80.000 itu terwujud surat izinnya di Kementerian Hukum. Dan itu alhamdulillah koordinasi yang kita lakukan cukup efektif, cukup efisien.

Jumlah 80.000 itu kan bukan angka yang sedikit tentu. Pusing pasti ngurusinnya?

Betul. Seluruh Indonesia 80.000.

Artinya kementerian yang menjadi Ketua Satgas-nya pasti punya rencana kerja agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan rencana kerja untuk beberapa waktu ke depan?

Rencana kerja adalah rencana kerja Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih. Terakhir yang sudah kita laksanakan adalah rencana kerja untuk me-launching badan hukum 80.000 koperasi di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Rencana kerja berikutnya apa? Kita sebut operasionalisasi dan pengembangan. Di jangka pendek rencana kerja kita sampai di bulan November ini 80.000 koperasi itu paling tidak memiliki dua hal. Yaitu memiliki sistem, yang kedua memiliki gerai.

Gerainya kita masih coba bangun, kita kan diwajibkan oleh presiden itu ada tujuh gerai yaitu antara lain gerai sembako, gerai LPG, gerai pupuk, gerai keuangan.

Kita juga ingin bagaimana 80.000 koperasi itu di November nanti paling tidak memiliki sistem yang bisa dikembangkan. Dan sistem ini adalah sistem yang top down.

Kita akan siapkan sistem dari BUMN kita, dari Telkom untuk membangun sistem yang akan berlaku untuk seluruh koperasi.

Kemudian paling tidak dia memiliki usaha. Paling sedikit satu usaha dulu. Tapi kalau ada yang bisa sampai tujuh, delapan atau sembilan, tentu kita akan bersyukur.

Kita sebenarnya punya mockup hampir 108 yang diresmikan oleh Presiden kemarin. Itu ingin kita kembangkan dan menjadi contoh bagi sisa di koperasi yang lain.

Selanjutnya kita ingin ada penambahan masa kerja bagi satgas, yang seharusnya satu tahun kita akan tambah sampai ke tiga tahun. Untuk menjaga agar kooperasi ini sustain. Koperasi ini tidak hanya berusaha tapi akan berkembang.

Nah, rencana kerja 2 tahun, 3 tahun sampai berakhirnya masa Satgas sesuai usulan kita 3 tahun itu kita akan susun kembali. Tapi jangka pendeknya November akan kita pastikan 80.000 kooperasi itu akan berusaha.

Satgas di provinsi atau per wilayahan itu sendiri terdiri dari unsur apa saja?

Jadi agar satgas kerja efektif satgas nasional punya dua turunan, yaitu Satgas Provinsi, diketuai oleh gubernur, kemudian ada wakil gubernur, ada sekda, ada Kepala Dinas Koperasi yang akan juga secara operasional memantau perkembangan di provinsi tersebut.

Di bawahnya ada Satgas Kabupaten. Di situ ada bupati, ada wakil bupati, sekda, juga ada kepala dinas yang mengurusi baik desa maupun koperasi, yang bertanggung jawab memastikan di masing-masing desa, wilayah kabupatennya itu satu terbentuk perizinannya. Yang kedua nanti ini kita akan pastikan melalui dua satgas itu koperasinya beroperasi dan berkembang.

Sampai sejauh ini itu sudah berjalan?

Iya, sudah berjalan.

Sudah terbentuk semuanya?

Sudah terbentuk. Memang ada beberapa provinsi dan kabupaten, terutama kabupatennya yang belum terbentuk terutama di Papua. Saya empat tahun setengah bertugas di Papua, saya tahu bagaimana sulitnya masyarakat di sana untuk berbisnis.

Karena daerahnya luas, kemudian desa-desanya juga sangat terpencil. Saat ini, Satgas Kabupaten yang masih terus kita akan dorong itu adalah Satgas Kabupaten di daerah Papua. Karena hanya di Papua saja yang beberapa Satgas Kabupatennya belum terbentuk.

Berarti kayak begitu, tiap daerah treatment-nya beda-beda Pak?

Betul, betul.

Beda di Jawa, beda juga di Papua bagaimana dengan model bisnisnya? Misalnya di Jawa, oke kita prioritaskan untuk mendukung jenis usaha atau model usaha klinik atau sembako. Kalau di daerah-daerah terpencil ada treatment khusus Pak?

Betul sekali. Jadi kita akan sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jadi misalnya ya Pantura tentu tidak perlu memiliki bisnis di bidang pertanian. Di Pantura bisnisnya adalah bisnis perikanan. Itu pasti kita sesuaikan. Dia perlu cold storage itu untuk menyimpan hasil ikannya.

Tapi untuk daerah-daerah pegunungan, dia membutuhkan gudang yang bukan untuk menyimpan ikan, tapi menyimpan hasil panennya. Jadi setiap daerah itu akan dibedakan sesuai dengan potensi masing-masing.

Contoh yang menarik adalah di Bali, yang ada desa-desa pariwisata. Tentu dia tidak membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan oleh koperasi yang ada di pesisir. Dia membutuhkan alat-alat dukung baik untuk hospitality dia atau untuk kendaraan, untuk travel.

Kita punya database besar sekali. Teman-teman kementerian desa sudah memiliki database terkait dengan potensi desa masing-masing. Sehingga itu bisa dikembangkan.

Kalau melihat data, menurut Bapak daerah mana sih yang potensinya besar, tapi pengelolaannya itu lambat?

Saya sempat datang ke Nusa Tenggara Timur, sekitar satu jam naik kapal dari Labuan Bajo. Yang menarik di situ adalah koperasinya dipimpin oleh enam orang anak muda, Gen Z. Baru lulus sarjana.

Mereka menyampaikan, potensi daerahnya minim. Karena hanya perikanan. Kemudian mereka membutuhkan pasokan beras. Kita lalu diundang ikut satu acara, atraksi wisata yang ditonton begitu banyak wisatawan bule. Dan yang beratraksi itu adalah anak-anak muda semua. Saya sampaikan, wah ini potensi gede banget untuk koperasi, mengembangkan daerah itu dari sisi wisata. Saya melihat, harusnya ini bisa ditangkap oleh koperasi tersebut.

Enggak hanya cerita tentang cold storage untuk ikan, enggak cerita tentang sembako ataupun beras yang mereka kurang. Tetapi bagaimana mengembangkan wisata di daerah itu.

Saya melihat memang masih butuh waktu dari koperasi untuk segera menangkap potensi dari masing-masing daerah. Mereka bisa berkonsultasi dengan satgas kabupaten. Kalau emang satgas kabupaten belum bisa memberikan satu solusi, naik ke provinsi, baru naik ke nasional.

Saya pengin setiap anak-anak muda itu bisa menjadi ketua koperasi. Saya pengen koperasi ini bisa menyediakan lapangan kerja.

Karena saya melihat potensi pengembangan bisnis dan pemikiran anak-anak Gen Z untuk mengembangkan koperasi yang merupakan bisnis baru di Indonesia itu sangat besar sekali.

Tapi memangnya ada perbedaannya signifikan kalau koperasi dijalankan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dengan dijalankan oleh Gen Z?

Iya, akan beda. Pendekatannya akan beda. Saya selalu mengagumi teman-teman Gen Z yang saya pikir pasti punya cara berpikir yang pragmatis tapi pasti disadari dengan pemikiran dan ekonomi yang bagus.

Dia pasti pragmatis karena contohnya sekarang , kalau kita mau nonton film pasti kita lihat reels-nya hanya 3 menit. Itu kan gambaran pragmatis dia.

Tetapi saya yakin teman-teman Gen Z Indonesia tidak hanya pragmatis, tapi juga substantif. Pragmatisnya enggak usah melihat yang muluk-muluk, lihat yang potensi depan mata kita garap itu. Beda dengan orang tua yang pasti hati-hati.

Kita bicara soal peluang sampai keterlibatan anak-anak Gen Z di Koperasi Merah Putih. Setelah lebih dari satu bulan, kendala apa saja yang bikin Pak Tatang menghela nafas?

Yang paling utama adalah bagaimana kita memulai usaha bisnis di koperasi itu secara merata di 80.000. Kemarin kita punya mockup. Mockup itu didukung dari seluruh BUMN. Karena angkanya cuma 108.

Tapi begitu jumlahnya 80.000 dengan jumlah pegawai ataupun jumlah anggota terbatas, kita pasti harus pikir siapa yang mau ke Papua? Sampai ke kabupatennya. Sampai ke Jayawijaya. Sampai ke Puncak Jaya. Sampai ke perbatasan dengan PNG.

Karena terbatas kita tentu akan membuat skala prioritas, dari 80.000 itu siapa dulu yang akan kita datangkan usahanya. Karena kalau semuanya jalan pasti akan ada yang tidak tersentuh. Sehingga kita di bulan Agustus menempatkan 15.000 itu menjadi prioritas untuk dilakukan operasionalisasi.

Tapi akhirnya Pak Menko memberikan arahan. Kita enggak bisa garap semuanya 80.000. Kita harus bertahap. Sehingga kita akan garap 15.000 di bulan Agustus ini. Kemudian lanjut lagi 25 ribu di bulan September. Tambah lagi di bulan Oktober 25.000. Tambah lagi di akhir 15.000.

Kita juga menyusun strateginya. Dari daerah yang luas, kita prioritaskan desa mandiri, desa maju, desea berkembang, lalu desa tertinggal. Sekarang sasarannya adalah garap dulu desa mandiri. Desa mandiri ada sekitar 16.000, itu yang garap di satu bulan ini.

Itu paling banyak di provinsi?

Paling banyak di Jawa. Desa paling banyak tentu di Jawa. Karena penduduk paling banyak juga di Jawa. Tapi kita jangan lupakan ada Sumatra, ada Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Tetap kita akan di November sampai ke Papua. Kita akan sampai. Tapi mungkin secara bertahap. Tim saya akan ke Papua di minggu ini untuk melihat bagaimana potensi desa di Papua.

Waktu itu Koperasi Merah Putih pertama diresmikan di Jawa Tengah kan Pak?

Betul. Klaten.

Nah, yang paling ujung timur itu ada di mana?

Si Papua. Di Holtekam, Jayapura. Daerah Holtekam itu dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Paling timur yang kemarin kita minta berdiskusi dengan presiden itu adalah di Holtekam.

Kalau di ujung barat?

Di ujung barat itu Bener Meriah di Aceh. Di semua titik desa, di ujung mana pun itu, insya-Allah akan ada kooperasi.

Dan ini unik sekali. Kooperasinya itu benar-benar namanya Merah Putih ya Pak?

Jadi kita standardkan. Warnanya dominan Merah Putih untuk branding. Anak muda sekarang kan harus branding.

Betul. Semua daerah sama ya? Kooperasi merah putih baru nama wilayahnya ya Pak?

Betul. Jadi kita standardkan baik penamaan, maupun warna catnya, dan bentuk papan display-nya.

Sekarang kita masuk soal pendanaan. Selama ini kan kita tahu pendanaan Koperasi Merah Putih dari APBN. Tapi mau sampai kapan? Ada strategi dari Kemenkopangan mencari dana di luar APBN?

Yang pertama soal APBN, sampai sekarang Koperasi Merah Putih belum menggunakan APBN. Sehingga kita meyakini dengan menjalankan bisnis saja itu sebenarnya sudah bisa menjalankan usaha kooperasi.

Contoh di Natar, Lampung itu betul-betul berasal dari bisnis. Bisnisnya, saya punya beras saya titip kepada koperasi tolong jualkan. Begitu laku dia dapat untung.

Beras itu bisa untung sekitar Rp 1.000 sampai Rp 2.000. Kemudian LPG 3 kilo itu untung sampai Rp 3.000 per tabung. Datanglah Patra Niaga BUMN ke kooperasi titip hingga 1.000 tabung LPG, dijualkan oleh mereka. Laku dalam sebulan.

Tetapi memang kita meyakini, nantinya kita perlu APBN. Nantinya kita perlu. Tetapi sampai saat ini kita masih mengandalkan usaha yang ada, itu akan akan ada keuntungan yang akan menggerakkan.

Kemudian yang kedua, kooperasi itu berbeda dengan unit usaha perorangan ataupun yang lain. Dia itu ada simpanan oleh anggota. Ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela. Ada contoh kooperasi yang anggotanya itu langsung memberikan simpanan pokoknya disepakati dan simpanan sukarelanya sangat besar sekali. Sampai 5 juta satu orang. Ada kooperasi yang bermodel seperti itu. Sehingga dari awal dananya bukan dari APBN tapi dari anggota. Sebenarnya itulah kooperasi. Sehingga betul-betul APBN itu sebenarnya adalah last choice.

Kalau memang ada permasalahan, barulah APBN itu akan turun. Tapi sampai sejauh ini kita masih punya pandangan, ayo kita bangun kooperasi ini dengan cara yang benar. Dengan cara apa? Bangun usahanya.

Berarti pernyataan dari Wamenkeu soal kucuran dari Dana Desa untuk tahun depan itu khusus untuk kredit ya Pak?

Enggak. Jadi itu adalah pilihan terakhir kalau ternyata bisnis koperasinya enggak jalan.

Misalnya bisnisnya itu ada masalah, sehingga dia berhenti. Ada permasalahan di kooperasi yang menyebabkan dia akhirnya tidak bisa melunasi pembayaran kepada pihak ketiga.

Contohnya dia pinjam ke bank untuk bangun cold storage. Tetapi ternyata, cold storage-nya enggak berkembang. Ternyata enggak ada suplai ikan atau suplai daging. Nah di akhir tahun akan ada kompensasi atau bantuan, dukungan pembiayaan dari pemerintah. Itulah yang disampaikan oleh Pak Wamengkeu.

Bahwa akan ada penggunaan APBN untuk menutup apabila kooperasi itu tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya. Sehingga kita mencoba. Tetapi jangan salah. Cold storage yang tidak laku itu menjadi aset. Enggak hilang barang itu.

Ini kan sudah berjalan baru satu bulan, target ke depannya dan juga rencana kerja ke depannya untuk operasi Desa Merah Putih bagaimana Pak?

Jadi satu bulan ini sampai di September pertengahan lah ya. Kita ingin 15.000 koperasi beroperasi. Kemudian Oktober, November itu akan terbentuk 80.000, seluruh kooperasi itu akan beroperasi.

Setelah 80.000 itu beroperasi, tentu pengembangan. Menjaga jangan sampai ada yang tadi, kreditnya macet. Jangan sampai nanti ada koperasi yang ternyata enggak jalan.

Kami sudah bersurat kepada Presiden, minta masa kerja satgas ditambah sampai 3 tahun. Di 3 tahun itulah kita akan memastikan bahwa 80.000 Kooperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di seluruh Indonesia itu akan berjalan, berkembang, dan kita akan memiliki jaringan ekonomi, kemudian infrastruktur untuk menyalurkan bantuan-bantuan pangan, kemudian menyalurkan beras-beras subsidi itu tepat sasaran.

Terima kasih banyak penjelasannya Pak Tatang. Semoga lancar rencana kerjanya ke depan dan juga masyarakat di seluruh daerah bisa menikmati hasil Koperasi Desa Merah Putih.