Tragedi Kanjuruhan Tak Membuat Indonesia Batal Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

SuaraBandung.id- Tragedi memilukan yang terjadi pada laga antara Arema FC vs Persebaya Surabaya menjadi kejadian paling kelam yang dialami sepak bola Indonesia. 

Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seluruh pecinta sepak bola dunia termasuk Federasi FIFA. 

Jika melihat kejadian serupa yang pernah terjadi di luar negeri, biasanya FIFA akan menjatuhkan sanksi terhadap negara bersangkutan seperti larangan mengikuti pertandingan internasional baik klub maupun Timnas dari negara tersebut. 

Ditengah keresahan dari ancaman sanksi, Indonesia sedang mempersiapkan gelaran Piala Dunia U-20. 

Setelah 9 hari tragedi kanjuruhan berlalu, pemerintah mengeluarkan statement bahwa Indonesia tetap menjadi tuan ruma Piala Dunia U-20 2023 nanti, tetapi saat ini fokus pemerintah terbagi dua dengan investigasi tragedi yang menewaskan ratusan orang supporter tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali bahwa persiapan Piala Dunia U-20 2023 masih berjalan.

“Persiapan Piala Dunia U-20 2023 masih, masih (berjalan), tidak ada gangguan Insyaallah. Infrastruktur tetap (jalan). Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami sudah siap sejak 2021,” kata Zainudin.

Zainudin pun mengungkapkan bahwa saat ini konsentrasi nya dan pemerintah adalah menyelesaikan tragedi Kanjuruhan.

“Tapi sekali lagi konsentrasi kami, pemerintah, adalah segera menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan, penanganan korban itu yang paling penting. Kami sedang fokus untuk urusan Tragedi Kanjuruhan,” tambahnya.

Baca Juga: Libur Usai, Persib Bandung Kembali Jalani Latihan di Tengah Jeda Kompetisi

Presiden jokowi juga telah mengumumkan Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). 

Dikutip dari Atara pada Selasa (11/10/2022) FIFA, dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi, bahkan menyatakan akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. 

Untuk kelancaran upaya itu, FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses tersebut. 

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan. 

Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD itu bertugas mengungkap kasus dan akar masalah untuk kemudian memberikan rekomendasi atas masalah itu. 

TGIPF siap menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu dua hingga tiga pekan sejak terbentuk 3 Oktober lalu.