G 30 S/PKI, Sejarah Kelam Bangsa Indonesia

SuaraBandungBarat.Id - Setiap memasuki bulan September, tidak akan lepas dengan salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia yaitu Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). 

Peristiwa itu memakan sejumlah korban dari kalangan jenderal TNI AD sehingga menyisakan duka yang mendalam. 

Untuk mengenang jasa para pahlawan, jangan lupakan peristiwa sejarah gerakan 30 September. 

Peristiwa G30S PKI sendiri terjadi pada tahun 1965, atau 57 tahun silam. Tapatnya yaitu pada tengah malam tanggal 30 September atau masuk tanggal 1 Oktober 1965. 

Sebanyak enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dan kejam dalam peristiwa tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan Pratai Komunis Indonesia (PKI) merupakan suatu pengkhianatan paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. 

Dalam tragedi berdarah ini melibatkan Pasukan Cakrabirawa serta Partai Komunis Indonesia atau PKI. 

Gerakan 30 September 

Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI terjadi pada tahun 1965 yang dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengab DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. 

Baca Juga: Klub Arab Saudi Tawar Ronaldo dengan Gaji Rp 34,7 Miliar Per Minggu, Diterima?

Di bawah kendali DN Aidit, pergerakan PKI sangatlah nyata, meskipun diperoleh lewat sistem parlementer. 

Ketua dari gerakan tersebut sangatlah gencar memberikan hasutan terhadap seluruh warga Indonesia agar memberikan dukungan kepada PKI. 

Mereka mengiming-iming bahwa bangsa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan PKI. 

Menurut beberapa pakar sejarah, D. N. Aidit sebagai tokoh utama dari gerakan PKI menjadi dalang utama dari adanya gerakan 30 September 1965 PKI ini. 

Dalam melakukan tindakan makarnya, gerakan ini berjalan atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalyon I Tjakrabirawa, yakni Letnan Kolonel Untung Syamsuri. 

Gerakan itu dimulai dari Kota Jakarta hingga Yogyakarta. Pada awalnya para komunis mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal.