Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsur Geruduk Kantor Bupati Cianjur

SuaraBandungBarat.id - Ratusan pererta aksi massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) unsur datangi kantor Bupati Cianjur melakukan unju rasa di Jalan raya Siliwangi, pada, Senin (26/09/2022).

Dalam tuntutannya peserta aksi massa menolak kebijakan Pemerintah pusat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Berdasarkan pantau awak media peserta aksi massa masih bertahan sampai sore hari, hingga hal tersebut mengakibatkan alur lalulintas jalan Siliwangi sempat lumpuh. 

Masa Aksi pun meminta bertemu langsung dengan Bupati Cianjur Herman Suherman, namun menurut kabar Bupati sedang ada kegiatan di luar kantor.

Koordinator Aksi, Luthfi Ashidik dalam keterangan tertulisnya menegaskan, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah bawah. 

Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia, kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat keseluruh sektor termasuk harga - harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. 

Menaikan harga BBM juga mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sector - sektor strategis negara sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor tranportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan parawisata dan yang lainnya akan sangat terdampak.

"Alih- alih menaikan harga BBM bersubsidi, semestinya perintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara", kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/09).

Luthfi menyebutkan, dari persoalan latar belakang terkait persoalan kenaikan harga BBM Bersubsidi tersebut, maka BEM Universitas Suryakancana menyatakan sikap, meliputi: 

Baca Juga: Gereja Ortodoks Rusia: Tentara yang Tewas dalam Invasi ke Ukraina Akan Dihapuskan Dosa-dosanya

(1). Tindak lanjut pemerintah terhadap aksi masyarakat menolak kenaikan BBM. 

(2). Menunda atau membatalkan pemindahan IKN. 

(3). Pemerintah harus menjamin harga dan ketersediaan bahan pokok serta dapat menaikan  perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 

(4). Transparansi dana APBN. 

(5). Mendesak Presiden RI memeriksa BPH Migas serta membuka data terkait konsumsi BBM bersubsidi perhari skala nasional. 

Solusi subsidi BBM membengkak tidak harus menaikan harga BBM seharunya pemerntah.