Mahfud MD Sebut Putusan Hakim Soal Penundaan Pemilu Cuma Cari Sensasi

Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat suara terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024

Ia menilai, putusan hakim tersebut hanya mencari sensasi. Karena, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menggagap keputusan yang salah.

“Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masak, KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh PN,” ujarnya, disadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Jumat (03/03/2023).

Ia juga menuding vonis itu malah akan memancing kontroversi dan manggganggu konsentrasi menyambut Pemilu 2024 nanti. Karena, keputusan tersebut bisa saja ada yang mempolitisir

“Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar,” imbuhnya.

Karenanya, ia meminta KPU mengajukan banding atas putusan tersebut. Baginya, secara logika hukum Pengadilan Negeri tidak punya wewenang untuk membuat vonis seperti itu

“Nah Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara,” ujarnya

Berikut putusan Pengadilan Jakarta Pusat Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara

Baca Juga: Gara-Gara Minuman Tumpah, Regi Datau Suami Ayu Dewi Ngamuk Bentak Anaknya

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);.
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).