Sejarah Konflik PDI Perjuangan dan Partai Demokrat

Perseteruan politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat berawal dari konflik personal antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. Tepatnya saat SBY masih menjabat Menko Polkam di masa pemerintahan Presiden Megawati pada tahun 2001.

Kala itu, SBY diketahui diam-diam ikut terlibat mendirikan Partai Demokrat. Namun, ia tidak pernah mengatakannya kepada Presiden Megawati. Ketika ditanya soal posisi dirinya di partai baru apakah sebagai ketua umum atau bukan, SBY tak memberikan jawaban yang pasti.

Lalu, sebelum masa kampanye Pemilu 2004, SBY memutuskan untuk mundur dari jabatan menteri. Alasannya, karena ia merasa kewenangannya sudah diambil-alih oleh presiden. Ia kemudian mengaku bahwa hubungannya dengan Megawati memang masih berjarak.

SBY pun memenangkan Pemilu 2004 mengalahkan Megawati yang maju bersama Hasyim Muzadi dan menjabat presiden selama dua periode. Saat itu pula, Megawati tidak pernah hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Ia memilih memimpin upacara di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sikap serupa turut dilakukan SBY usai dirinya lengser dari pemimpin RI. Kala itu, PDIP menjadi partai yang berkuasa usai Jokowi menjadi presiden. SBY pun memilih merayakan Hari Kemerdekaan di kampung halamannya, di Pacitan, Jawa Timur. Namun, pada 2017, mereka bertemu.

Tercatat dalam empat Pemilu terakhir, PDIP dan Demokrat memang selalu berseberangan tanpa pernah terpikirkan untuk berkoalisi. Ketika SBY menjadi presiden, PDIP bahkan memilih berada di luar kabinet. Begitu pun dengan Demokrat saat Jokowi memimpin negeri selama dua periode.

SBY mengatakan bahwa Partai Demokrat lebih memilih bersikap sebagai oposisi atau tak sejalan dengan PDIP. Padahal, ujar dia lebih lanjut, Presiden Jokowi sempat beberapa kali mengajak partainya masuk ke koalisi pemerintahan. Namun, ia memutuskan menolak.

Keributan antara PDIP dan Demokrat kembali terjadi jelang Pilpres 2024. SBY sempat mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pemilu saat ini. Hal tersebut kemudian menuai polemik dan direspon oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Ia balik menyerang pemerintahan SBY.

Hasto mengatakan jika SBY yang melakukan kecurangan pada Pilpres 2009. Hal ini, jelasnya, terlihat ketika SBY menjabat sebagai presiden dan kembali mencalonkan diri. Sebab, ada kenaikan jumlah suara mendadak sebanyak 300. Lalu, saat tak lagi berkuasa, angka itu menurun drastis.

Baca Juga: Dimulai Besok, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tes Online Rekrutmen Bersama BUMN!

Potensi Damai di Era Puan dan AHY

Ketidakharmonisan keduanya mulai terhenti terlebih usai Ketua DPP PDIP Puan Maharani membocorkan nama-nama tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Di mana salah satunya, terdapat nama Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pencawapresan, nama kan ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya? Pak Airlangga kan?," ujar Puan Maharani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Kekinian, dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, ada rencana pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY. Keduanya disebut-sebut bakal membahas soal tawaran kerja sama untuk Pilpres 2024. Demokrat pun membenarkan, namun diklaim nanti akan turut dibahas hal penting lainnya.