Satu orang tenaga kerja lokal dikabarkan meninggal dunia dan dua orang tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok mengalami luka-luka. Serta beberapa orang tenaga kerja lokal lainnya kini mendapat perawatan dari rumah sakit setempat.
Akibat kecelakaan kerja yang kembali terjadi di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri sangat menyayangkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pabrik smelter PT GNI. Safri bahkan mengecam pihak PT GNI yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan dan terkesan membiarkan kejadian serupa terulang kembali.
"Ini yang sangat kita sesalkan, insiden kecelakaan kerja di PT GNI terus terjadi dari waktu ke waktu. Mereka sepertinya tidak mau belajar dari kesalahan dan membiarkan peristiwa serupa terulang kembali. membiarkan nyawa manusia melayang tanpa ada upaya untuk menghentikannya, ini konyol namanya," tegasnya.
Safri menilai PT GNI menutup mata dan sudah tidak mengindahkan lagi aturan main yang berlaku. Hilangnya nyawa para pekerja kata Safri, mereka anggap sebagai hal yang biasa.
"Mereka sudah menutup mata, banyak aturan pemerintah yang tidak lg dijalankan sesuai ketentuan. Nyawa pekerja melayang mereka anggap sebagai hal biasa, mereka mengira cukup dengan memberikan santunan atau memberikan tali asih ke panti asuhan maka persoalan mereka anggap selesai," ujarnya.
Ketua DPC PKB Morowali Utara ini juga menyoroti peran pemerintah yang terkesan tidak serius menangani persoalan-persoalan yang ada di PT GNI. Safri bahkan menuding pemerintah tidak berani mengusik PT GNI lantaran perusahaan tersebut berasal dari negeri Tiongkok serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Perintah juga terkesan tidak serius menangani masalah-masalah yang terjadi di PT GNI. Sudah banyak korban berjatuhan namun tidak ada langkah nyata yang dihasilkan. Jangan karena PT GNI adalah bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok sehingga pemerintah tidak punya nyali untuk menertibkannya," pungkas Safri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
HUT Ke-23, PPAD Gelar Ziarah Serentak: Titip Pesan Integritas bagi Prajurit Aktif TNI AD
-
Skenario Pahit yang Bisa Sebabkan Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2026
-
Siapa Sari Sukoco? Korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang Tak Pernah Sampai di Pelaminan
-
Kilau Emas Jadi Biang Kerok Inflasi Lampung di Juli 2026
-
17 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru untuk Perusahaan, Bikin Makin Kompak
-
5 City Bike Bergaya Klasik Paling Ideal untuk Komuting dan Sepedaan Keliling Kota
-
Aksi Curanmor Marak di Blora, 11 Kasus Masih Misterius
-
PayLater Terbaik Tahun 2026 di Indonesia: Cara Memilih yang Tepat agar Belanja Makin Hemat
-
The Catalyst: Kenapa Semakin Dipaksa, Orang Justru Semakin Sulit Berubah?
-
Direstui Prabowo-DPR, Purbaya Bakal Datangi Kementerian-Lembaga Jika Lelet Belanja