Suara.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB) membentuk dana perwalian (trust fund) untuk mendukung penerapan teknologi maju rendah karbon di beberapa negara anggotanya, termasuk Indonesia, melalui dana hibah sebesar 17,65 juta dolar Amerika dari Pemerintah Jepang.
Menteri Lingkungan Hidup Jepang Nobuteru Ishihara dan Presiden ADB Takehiko Nakao hari ini menandatangani Nota Kesepakatan untuk Kerjasama di Bidang Lingkungan, yang akan memasukkan kerjasama untuk penerapan yang efektif bagi Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism (JFJCM).
“Dibentuknya JFJCM adalah langkah tepat yang diperlukan saat ini, sebagai jawaban atas tingginya permintaan terhadap infrastuktur rendah karbon yang berkelanjutan di Asia dan Pasifik,” ungkap Presiden Nakao pada saat upacara penandatanganan, dalam surat elektronik yang diterima suara.com, Selasa (24/6/2014).
Kata dia, dana ini merupakan dukungan finansial untuk mengurangi biaya penerapan teknologi maju rendah karbon, seperti hal-hal yang berhubungan dengan skema pengolahan sampah menjadi energi dan teknologi jaringan pintar (smart grid), yang biasanya memerlukan investasi awal yang besar dan jangka pengembalian modal yang panjang.
Seiring dengan tingginya tingkat pertumbuhan Asia-Pasifik, kawasan ini telah menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca utama di dunia, dengan emisi karbondioksida (CO2) dari kawasan ini mencapai 43% dari emisi CO2 global.
Angka tersebut diperkirakan akan meningkat sebesar 50% pada 2035. Negara-negara berkembang di kawasan ini akan memerlukan investasi yang memadai, agar dapat bertransisi menuju pertumbuhan yang rendah karbon.
Adopsi teknologi maju rendah karbon seringkali terhadang oleh berbagai kendala, antara lain tingginya investasi awal yang dibutuhkan, serta adanya kekhawatiran bahwa teknologi baru semacam ini tidak akan berfungsi sebagaimana direncanakan.
Dalam hal ini, JFJCM menawarkan pembiayaan hibah di awal dan disertai oleh dukungan berupa bantuan teknis untuk menangani berbagai kendala tersebut.
Dengan terbentuknya JFJCM, ADB menjadi institusi pembangunan multilateral pertama yang memiliki dana perwalian untuk mendukung proyek-proyek penurunan gas rumah kaca di bawah Joint Crediting Mechanism (JCM).
JCM adalah mekanisme pasar karbon bilateral antara Pemerintah Jepang dan negara-negara berkembang untuk mempromosikan proyek-proyek penurunan emisi gas rumah kaca. Mekanisme ini melengkapi skema pasar karbon multilateral yang sudah ada, termasuk Clean Development Mechanism (CDM), serta menggunakan pendekatan yang serupa dengan CDM untuk pembiayaan dan perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi.
Negara-negara yang berhak mengakses pembiayaan dari JFJCM adalah negara berkembang anggota ADB yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang JCM dengan Pemerintah Jepang. Sampai saat ini, terdapat delapan negara yang berhak mengakses pembiayaan tersebut: Banglades, Indonesia, Kamboja, Laos, Maladewa, Mongolia, Palau, dan Vietnam dan diharapkan akan terus bertambah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam