Suara.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB) membentuk dana perwalian (trust fund) untuk mendukung penerapan teknologi maju rendah karbon di beberapa negara anggotanya, termasuk Indonesia, melalui dana hibah sebesar 17,65 juta dolar Amerika dari Pemerintah Jepang.
Menteri Lingkungan Hidup Jepang Nobuteru Ishihara dan Presiden ADB Takehiko Nakao hari ini menandatangani Nota Kesepakatan untuk Kerjasama di Bidang Lingkungan, yang akan memasukkan kerjasama untuk penerapan yang efektif bagi Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism (JFJCM).
“Dibentuknya JFJCM adalah langkah tepat yang diperlukan saat ini, sebagai jawaban atas tingginya permintaan terhadap infrastuktur rendah karbon yang berkelanjutan di Asia dan Pasifik,” ungkap Presiden Nakao pada saat upacara penandatanganan, dalam surat elektronik yang diterima suara.com, Selasa (24/6/2014).
Kata dia, dana ini merupakan dukungan finansial untuk mengurangi biaya penerapan teknologi maju rendah karbon, seperti hal-hal yang berhubungan dengan skema pengolahan sampah menjadi energi dan teknologi jaringan pintar (smart grid), yang biasanya memerlukan investasi awal yang besar dan jangka pengembalian modal yang panjang.
Seiring dengan tingginya tingkat pertumbuhan Asia-Pasifik, kawasan ini telah menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca utama di dunia, dengan emisi karbondioksida (CO2) dari kawasan ini mencapai 43% dari emisi CO2 global.
Angka tersebut diperkirakan akan meningkat sebesar 50% pada 2035. Negara-negara berkembang di kawasan ini akan memerlukan investasi yang memadai, agar dapat bertransisi menuju pertumbuhan yang rendah karbon.
Adopsi teknologi maju rendah karbon seringkali terhadang oleh berbagai kendala, antara lain tingginya investasi awal yang dibutuhkan, serta adanya kekhawatiran bahwa teknologi baru semacam ini tidak akan berfungsi sebagaimana direncanakan.
Dalam hal ini, JFJCM menawarkan pembiayaan hibah di awal dan disertai oleh dukungan berupa bantuan teknis untuk menangani berbagai kendala tersebut.
Dengan terbentuknya JFJCM, ADB menjadi institusi pembangunan multilateral pertama yang memiliki dana perwalian untuk mendukung proyek-proyek penurunan gas rumah kaca di bawah Joint Crediting Mechanism (JCM).
JCM adalah mekanisme pasar karbon bilateral antara Pemerintah Jepang dan negara-negara berkembang untuk mempromosikan proyek-proyek penurunan emisi gas rumah kaca. Mekanisme ini melengkapi skema pasar karbon multilateral yang sudah ada, termasuk Clean Development Mechanism (CDM), serta menggunakan pendekatan yang serupa dengan CDM untuk pembiayaan dan perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi.
Negara-negara yang berhak mengakses pembiayaan dari JFJCM adalah negara berkembang anggota ADB yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang JCM dengan Pemerintah Jepang. Sampai saat ini, terdapat delapan negara yang berhak mengakses pembiayaan tersebut: Banglades, Indonesia, Kamboja, Laos, Maladewa, Mongolia, Palau, dan Vietnam dan diharapkan akan terus bertambah.
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai