Jokowi Ditantang Hapus Subsidi BBM Secara Bertahap

Suara.com - Mahakamah Konstitusi sudah menolak gugatan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8/2014). Dengan demikian, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla resmi menjadi pemenang pemilu presiden 2014.

Para pelaku ekonomi kini menanti gebrakan dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu dalam mengatasi lonjakan subsidi BBM di Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

“Yang kini tengah dinanti adalah pengumuman tentang menteri di kabinet mendatang serta apakah tim transisi Jokowi bisa meyakinkan pemerintahan sekarang agar mau menaikkan harga BBM sebelum masa tugasnya berakhir,” kata Mallika Chawla, analis dari Goldman Sachs.

Salah satu isi kampanye Jokowi-JK adalah mengurangi alokasi BBM subsidi dan mengalihkan dana tersebut untuk membiayai pembangunan untuk membantu rakyat miskin.

Pemerintah mengalokaskan 31 miliar dolar Amerika atau Rp369 triliun untuk subsidi BBM.  Jumlah itu sama dengan 18 persen dari total APBN. Sejumlah pihak menyarankan agar sebagian dana alokasi subsidi BBM itu dialihkan untuk kesehatan, pendidikan dan inrastruktur.

“Menghapus subsidi BBM adalah salah satu ujian bagi Jokowi ketika berkuasa. Dia harus melakukannya secara bertahap daripada dihapus sekaligus,” ujar Wellian Wiranto, ekonom dari OCBC Bank.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan harga BBM termurah di dunia. Ini bisa terjadi karena pemerintah memberikan subsidi. Harga premium per liter Rp6.500 dari harga normal sekitar Rp10.000. Dengan demikian, pemerintah menyubsidi Rp3.500 per liter.

Besarnya laokasi dana subsidi BBM membuat defisit neraca perdagangan. Hingga semsester pertama, defisit perdagangan mencapai 4,7 persen dari PDB. Bank Indonesia belum akan menurunkan suku bunga acuan hingga defisit sudah berada di titik 2,5 persen dari PDB. (Bloomberg)