Jokowi-JK Diminta Perluas Pinjaman Kredit Bagi UKM

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memperluas akses penjaminan kredit bagi pelaku usaha kecil dan mikro selain program kredit usaha rakyat.

"Selama ini yang mendapat fasilitas premi penjaminan kredit hanya penerima KUR di bank-bank pemerintah. Padahal, pelaku UKM yang belum tersentuh KUR masih sekitar 70 juta orang," kata Nusron saat menyampaikan presentasi pada acara Rakernas 2014 Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan tema Urgensi Peranan Lembaga Penjamin Kredit bagi UMKM dan Koperasi, di Jakarta, Selasa (3/9/2014) malam.

Nusron yang juga Ketua Umum GP Ansor mengatakan bahwa program penjaminan kredit saat ini terbukti telah berhasil memberikan kontribusi dalam peningkat aset, omzet, dan keuntungan yang berlipat ganda bagi penerima penjaminan kredit.

Kalau semua pelaku usaha mikro, baik yang minta kredit di bank BUMN maupun BPD, mendapatkan fasilitas penjaminan seperti kredit usaha rakyat (KUR), Nusron yakin sektor riil akan bergerak di perdesaan.

"Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat dengan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, dan penambahan penyerapan tenaga kerja juga akan berlipat," ujarnya.

Kalau konsep ini diberlakukan, lanjut Nusron, juga akan menumbuhkembangan bisnis penjaminan yang ada di Indonesia. Apalagi, selain Jamkrindo dan Askrindo, sekarang sudah mulai muncul banyak adanya perusahaan penjaminan daerah di berbagai provinsi, antara lain Jawa Timur, Papua, dan Bali.

"Saya yakin di hampir setiap provinsi akan muncul jamkrida-jamkrida baru," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga meyakini program KUR adalah salah satu program bagus dalam upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu, kepada pemerintahan Jokowi-JK ke depan, program tersebut wajib dilanjutkan.

"Program KUR atau apa pun namanya nanti bahwa program KUR ini solusi terbaik yang pernah dilakukan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang wajib dilanjutkan dengan apa pun namanya," kata Nusron.

Sementara itu, Dirut Jamkrindo Diding S Anwar menyambut baik kalau sampai semua pelaku UKMK mendapat fasilitas penjaminan kredit.

"Kami siap melayani kalau sampai semua bank diizinkan untuk mendapatkan fasilitas penjaminan kredit. Saya kira ide itu bagus," kata Diding. (Antara)