Suara.com - Masyarakat Batang juga memahami dan akan mengikuti langkah PLN dan lembaga pemerintah lainnya yang akan menggunakan UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
"Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek PLTU Batang memiliki arti penting bagi Kabupaten Batang. Proyek ini akan bisa mendorong dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah ini. Karena itu pemerintah bersama elemen masyarakat Batang akan membantu dan mendukung realisasi proyek PLTU ini," jelas Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo pada acara sosialisasi penerapan UU No. 2 Tahun 2012 dalam proses pembebasan sisa lahan proyek PLTU Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (12/11/2014).
Sosialisasi ini melibatkan tim dari PLN, Pemerintah Propinsi Jateng dan BPN Jateng. Dalam forum ini PLN sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyelesaikan pembebasan lahan PLTU, memberikan penjelasan mengenai prosedur dan tata cara pembebasan lahan serta konsekuensi hukum dari UU no 2 tahun 2012 tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, sesuai UU No. 2, PLN dapat memaksa pemilik lahan untuk menyerahkan tanahnya bagi pembangunan proyek PLTU. Seandainya masyarakat belum menerima tawaran penggantian harga tanah, hal itu tidak akan menghentikan pembangunan proyek. Selanjutnya penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan.
"Nanti BPN akan menghitung kepastian luas lahannya bersama dengan pemilik lahan. Setelah itu penentuan harga akan dilakukan oleh tim appraisal independent, sehingga harganya menjadi fair dan adil," jelas Irwanto dari BPN Jawa Tengah.
Apabila dalam proses selanjutnya tidak terjadi titik temu mengenai harga, sesuai UU No. 2 Tahun 2012, PLN akan tetap memaksa untuk menggunakan lahan milik warga dan penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan.
General Manager PLN Jateng-DIY, Djoko R. Abumanan menambahkan, pembangunan PLTU Batang bukan untuk kepentingan PLN, melainkan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dengan adanya pasokan listrik dari Batang maka ekonomi akan berkembang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Proyek ini untuk kepentingan masyarakat Batang sendiri. Kami ingin bersama-sama masyarakat Batang dapat segera membangun PLTU ini demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Saat ini dari total lahan PLTU sebanyak 226 hektar, masih ada sekitar 13% lahan yang belum dibebaskan. Proyek PLTU Batang memiliki kapasitas 2 x 1000 MW ini menelan biaya investasi hingga 4 miliar dolar Amerika atau hampir Rp48 triliun dan merupakan PLTU terbesar di ASEAN.
Tag
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini Naik Lagi, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Makin Mengkilap
-
Grab Tawarkan Jaminan Tepat Waktu Kejar Pesawat dan Kompensasi Jutaan Rupiah
-
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Banyak, Cek Syarat dan Rutenya di Sini
-
Asuransi Simas Jiwa Terapkan ESG Lewat Rehabilitasi Mangrove
-
Baru Terjual 54 Persen, Kuota Diskon Tarif Kereta Api Nataru Masih Tersedia Banyak
-
Kemnaker Waspadai Regulasi Ketat IHT, Risiko PHK Intai Jutaan Pekerja Padat Karya
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5