Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga saat ini belum mengambil keputusan terkait perhitungan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berubah setiap tiga hingga enam bulan sekali.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, penentuan harga BBM baru belum akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya menurutnya, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sedang bergejolak dan tidak kuat. Jika pemerintah mengeluarkan harga BBM baru dalam beberapa bulan ke depan, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Ekonomi kita saat ini sedang tidak kuat, sedang bergejolak. Apalagi mau puasa dan Lebaran. Ini bisa mengganggu. Jadi, belum akan ada kenaikan dulu sampai puasa dan Lebaran," tutur Nyoman Wiratmaja, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Menurut Nyoman, pihaknya pun mengakui perhitungan harga BBM baru ini telah mempengaruhi kondisi perekonomian. Tidak dipungkiri, meski sempat terjadi penurunan harga BBM, harga kebutuhan pokok tidak mengalami penurunan.
"Memang perubahan harga BBM ini sangat mengganggu masyarakat, karena saat BBM turun ternyata kebutuhan pokok tidak turun. Makanya kita masih tunggu dulu ini, sampai kondisi perekonomian negara dan masyarakat kuat, baru kami kaji kembali," jelasnya.
Menurut Nyoman pula, hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terkait perhitungan harga BBM baru yang akan berubah setiap tiga hingga enam bulan sekali. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak yang akan timbul di masyarakat.
"Saat ini sedang dievaluasi. Paling tidak tenang dulu, sampai puasa dan Lebaran. Itu fokus kami saat ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana tak lagi menerapkan penyesuaian harga bensin Premium dan solar bersubsidi setiap sebulan sekali, tetapi antara tiga bulan atau enam bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari gejolak di masyarakat.
"Kenaikan itu kan tergantung pergerakan minyak dunia. Kalau nanti naik-turunnya terlalu sering, akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kalau terlalu sering naik atau turun, ternyata dampak inflasinya terhadap ekonomi cukup signifikan. Setiap naik, barang ikut naik. Turun, tapi barangnya belum tentu turun. Makanya mekanismenya kita ubah," jelasnya beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
KAEF Siapkan Produksi 500 Juta Tablet per Tahun Dukung Eliminasi TB
-
BEI Tiba-tiba Minta Investor Jangan Panik: Mohon Tenang dan Tetap Rasional!
-
Perkara Eks Jampidsus Dilimpahkan ke Kejagung, KPK Lacak 'LHKPN Palsu' Febrie Adriansyah
-
Transaksi Judi Online Naik 260 Persen di Bank, Apa Penyebabnya?
-
Pemerintah Siapkan Insentif ETF Emas, Bursa Mineral, Hingga Demutualisasi
-
Jumlah Saham HSC Membengkak Jadi 51 Emiten Pasca Pengesahan Aturan Baru BEI
-
Rombak Aturan Pasar Modal, OJK Target Demutualisasi Tuntas September 2026
-
Saham HSC Dilarang Masuk LQ45, Puluhan Emiten Jumbo Kena Dampak!
-
Analis Sebut IHSG Seharusnya Jauh Lebih Tinggi, Ini Alasannya
-
Purbaya Minta Investor Beli Saham dan Jual Dolar, Klaim Ekonomi RI Mulai Diakui Internasional