Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pihaknya kurang setuju dengan divestasi saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah sebesar 10,64 persen dengan nilai saham 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 23 triliun.
Pasalnya, harga yang ditawarkan Freeport terlalu mahal jika dibandingkan dengan perusahaan induknya, Freeport McMorran yang berada di Amerika Serikat.
"Kalau saya bilang kami harus hati-hati karena harga yang ditawarkan oleh Freeport itu kemahalan," kata Rizal saat ditemui dalam acara Bank BJB Investor Gathering 2016 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/2016).
Ia menjelaskan, harga tersebut sangat tidak sesuai, pasalnya, harga saham perusahaan induk Freeport yang bermarkas di AS harga sahamnya pernah anjlok dari 60 dolar AS per lembar saham menjadi 30 dolar AS per lembar saham.
"Terus Freeport pernah mengalami kerugian akibat salah investasi di Teluk Meksiko yang membuat harga sahamnya anjlok ke 6 dolar AS per lembar saham," kata Rizal.
Hal inilah yang membuat Rizal menilai, harga saham yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia terlalu mahal.
"Ngapain kita beli anak perusahaannya dengan harga semahal itu. Udah kalau dilanjutin panjang urusannya," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran nilai sahamnya terkait kewajiban divestasi senilai 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp23 triliun.
"Kemarin mereka menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban 10,64 persen senilai 1,7 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (14/1/2016).
Harga yang ditawarkan dalam penawaran yang disampaikan Freeport secara resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 13 Januari kemarin, kata Bambang, belum final pasalnya akan dilakukan evaluasi nilai saham yang ditawarkan perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat tersebut.
Berita Terkait
-
Update Evakuasi 7 Pekerja Freeport: Tim Penyelamat Hadapi Risiko Tinggi di Tambang Bawah Tanah
-
Sikap Tegas Kamga soal Freeport di Pestapora: Tak Mau Campuri Urusan Band, Tapi...
-
Batal Tampil di Pestapora 2025, Banda Neira Tolak Sponsor Freeport
-
Ikuti jejak 21 Musisi Lain, Bilal Indrajaya mundur dari Pestapora
-
Mundur karena Freeport, The Panturas Sumbangkan Hasil Jual Merchandise di Pestapora 2025 ke Papua
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri