Target Pengetasan Kemiskinan Pemerintah Dinilai Sulit Tercapai

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memasang target pengurangan kemiskinan hingga 2019 mendatang sebesar 7-8 persen. Namun, hal tersebut akan sulit tercapai jika pemerintah belum mengetahui dengan pasti untuk mengatahui apakah yang menjadi patokan masyarakat tersebut dinyatakan miskin.

Menanggapi hal tersebut, Prakarsa mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan perhitungan kemiskinan secara lebih luas dengan melihat dimensi-dimensi penting yang mempengaruhi kapabilitas manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar kualitas hidup.

"Jadi bukan hanya dilihat dari ekonomi dan moneter saja. Indonesia ini mengalami kemiskinan multidimensi yang sangat tinggi dibandingkan kemiskinan moneter. Jadi harus diperhatikan dengan baik," Setyo Budiantoro, Peneliti Perkumpulan Prakarsa di Balai Kartini,Jakarta Selatan,Rabu (10/2/2016).

Setyo mencontohkan, masyarakat di Indonesia masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan,mendapatkan asupan gizi yang baik untuk anak dan kesulitan untuk mendapatkan rumah layak. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan multidimensi di Indonesia sangat tinggi.

"Tadi kita lihat nelayan kan, dia mandi pakai air kali, BAB di kali itu juga. Terus listrik masih minim. Anak di daerah kalau mau sekolah harus jalan berkilo-kilo. Berdasarkan penelitian kami, pada 2014 itu tingkat kemiskinan multidimensi 29,7 persen. Angka ini besar kalau dibandingkan dengan kemiakinan pengeluaran yang hanya 11,3 persen. Jadi pemerintah harus sensitif melihat kemiskinan," ungkapnya.

Ia mengatakan, jika pemerintah sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi janji politiknya, maka pemerintah harus mendorong kapabilitas manusia dan kesejahteraan sosial dengan memprioritaskan pembangunan.

"Ini PR buat pemerintah, harus membangun fasilitas pendidikan yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat, kesehatan, air bersih, sanitasi yang layak, pangan dan standar kualitas hidup lainnya. Data-data seperti ini yang harus diperbayak jika ingin mencapai target pengurangan angka kemiskinan," katanya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2015 tercatat sebesar 73,07 persen, kondisi ini tidak  jauh berbeda dengan kondisi Maret 2015 yaitu sebesar 73,23 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.