Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan persoalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi.
Kondisi tersebut lantaran komposisi penduduk Indonesia sangat beragam, baik dari status sosial,ekonomi dan grafis.
"Memang permasalahan kemiskinan itu beragam dan sangat kompleks di Indonesia ini. Bisa dari kurang produktifnya masyarakat ini juga bisa. Ini memang menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia," kata Sofyan saat memberikan kata sambutannya yang disampaikan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Ditambah lagi, lanjut dia, pada bulan September 2015 yang lalu angka kemiskinan mengalami peningkatan kemiskinan sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama 2014 sebesar 10,96 persen.
"Tahun lalu memang menjadi tahun yang berat dan penuh tantangan dalam pengentasan kemiskinan ini. Hal ini karena ada ketimpangan pendapatan yang menambah panjang daftar sulitnya mengatasi kemiskinan ini," ungkapnya.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya seperti penyediaan pendidikan, dan perbaikan infrastruktur untuk mencapai target angka kemiskinan pada 2019 sebesar 7 hingga 8 persen.
"Ini memang dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Pemerintah juga akan terus mengeluarkan kebijakan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat," katanya.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2015 tercatat sebesar 73,07 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2015 yaitu sebesar 73,23 persen.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Berita Terkait
-
Fenomena Demo Wajan: Saat Legitimasi Kebijakan Cuma Seharga Rp100 Ribu
-
Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!
-
Bagaimana Sistem Transportasi Publik Melanggengkan Kemiskinan Waktu
-
Maraknya Buzzer Pemburu Receh: Antara Miskin Ekonomi dan Miskin Harga Diri
-
Makan Gratis Tak Boleh Sekadar Kenyang, Wajib Jadi Senjata Pamungkas Hapus Kemiskinan!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026