Soal Blok Masela, PKS Minta Jokowi Tunjukkan Kepemimpinannya

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan adanya kegaduhan di internal kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kegaduhan ini muncul ke publik lantaran dua menteri di kabinet itu silang pendapat terkait Blok Masela. Dua menteri itu adalah Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said.

 

"Kami dari PKS menyayangkan munculnya kegaduhan yang berulang di internal kabinet. Selama ini DPR tidak pernah menganggau pemerintah. Pemerintah harusnya fokus, dan berifikir untuk bangsa dan negara. Pemerintah harusnya solid satu barisan dan satu suara. Harusnya diselesaikan di rapat kabinet jangan saling menyerang. Rakyat jangan diberikan dagelan, harus dihentikan" kata Jazuli di DPR, Kamis (3/3/2016).

 

Dia menambahkan, harusnya Presiden memberikan leadershipnya. Supaya jangan menjadi larut atas saling serang di media antar dua menetri itu. Karena, Efek negatifnya, para menteri jadi sibuk saling serang dan tidak mengurusi rakyatnya.

 

"Tunjukan kepemimpinan Presiden di depan anak buahnya," kata Jazuli.

Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.

Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.

Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.

Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas),  dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.

Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.

Masalah Blok Masela ini bahkan membuat Rizal Ramli dan Sudirman Saling serang di depan publik. Sudirman menuding ada kolega di kabinetnya yang menghambat kinerjanya dan berbohong dengan mengatasnamakan rakyat. Sebaliknya, Rizal Ramli menyindir Sudirman Said di media sosial seolah Sudirman sedang sibuk menganalisis kelakuannya sendiri.