- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa, 10 November 2026.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat pengunduran diri tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai UU MD3.
- Fraksi PKS berhak mengusulkan nama pengganti untuk mengisi kursi pimpinan MPR yang sedang mengalami kekosongan tersebut.
Suara.com - Kabar mengejutkan datang dari parlemen Senayan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan lembaga legislatif tersebut.
Kepastian mundurnya figur senior PKS tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Muzani menyatakan bahwa surat pengunduran diri HNW telah diserahkan dan dibahas secara formal dalam forum internal pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026).
"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," tulis Muzani, dalam Instagram resminya, Selasa (10/11/2026) malam.
Muzani menuturkan, langkah selanjutnya adalah memproses surat pengunduran diri HNW sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR.
Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta tata tertib yang mengatur pergantian pimpinan MPR di tengah masa jabatan.
Dalam keterangannya, Muzani mewakili jajaran pimpinan MPR menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan HNW selama menjabat di pimpinan MPR RI.
"Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," imbuh dia.
Terkait alasan spesifik yang melatarbelakangi pengunduran diri dari kursi pimpinan MPR tersebut, HNW belum memberikan keterangan lebih lanjut atau merespons konfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
Berdasarkan tata kelola yang berlaku, Fraksi PKS di MPR RI nantinya memiliki hak mengusulkan nama pengganti untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan yang ditinggalkan.