- Rahmat Saleh memperingatkan dampak putusan hukum terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam diskusi di Cikini pada 9 November 2026.
- Ia menilai perlakuan istimewa bagi anak penguasa berpotensi menurunkan semangat belajar generasi muda demi meraih masa depan.
- Rahmat menyarankan pengunduran diri Gibran atau penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI sebagai solusi penanganan masalah tersebut.
Suara.com - Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, memperingatkan bahwa anak muda bisa kehilangan semangat bersekolah jika kesan adanya jalan tol bagi anak penguasa dibiarkan.
Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut dalam sebuah diskusi publik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Kekhawatiran itu muncul setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
MA, melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
MK, di sisi lain, tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan, tetapi tidak membatalkan pencalonan Gibran.
Menurut Rahmat, rangkaian putusan itu memperkuat anggapan anak muda tentang adanya perlakuan istimewa.
"Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang yang, mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir," tuturnya.
Rahmat khawatir rasa pesimistis itu berujung pada turunnya minat anak muda untuk menempuh pendidikan.
"Jangan sampai nanti ini dibiarkan, kemudian anak-anak muda itu malas untuk menyelesaikan sekolahnya. Karena apa? Mereka mungkin berpendapat bahwa, 'Ngapain kami sekolah tinggi-tinggi, sementara nanti akan ada jalan tol untuk anak-anak penguasa tertentu yang menyebabkan kami tersingkir?'. Ini berbahaya," sorotnya.
Ia menegaskan, persoalan status pendidikan Gibran tidak boleh dianggap remeh.
Oleh karena itu, tuntutan agar Gibran mundur sebagai Wakil Presiden RI dianggap sebagai salah satu bentuk aksi heroik menjelang perayaan Hari Pahlawan pada 10 November.
Jika Gibran enggan mengundurkan diri, Rahmat menilai DPR bisa menempuh mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu jalan menuju pemakzulan.
Menurut dia, hak angket tidak lagi diperlukan karena dua lembaga peradilan sudah mengeluarkan putusan.