Suara.com - Asosiasi Akademisi Logistik (supply chain) Indonesia (AALI) dibentuk di Surabaya (24/3/2016) untuk menyatukan sinergi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Persaingan logistik akan semakin ketat dalam menghadapi MEA, sehingga dibutuhkan sinergi antara pebisnis dengan akademisi yang mampu melakukan riset pada bidang logistik," kata Guru Besar Teknik Industri ITS, Prof Nyoman Pudjawan, di Surabaya, Jumat (25/3/2016).
Menurut Ketua Panitia Forum Akademisi logistik se-Indonesia itu, pertemuan akademisi logistik se-Indonesia yang dihadiri 120 perwakilan dari perguruan tinggi se-Indonesia di Kampus ITS Surabaya (24/3) itu sepakat membentuk AALI.
"Logistik merupakan bidang yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan praktis, baik pada level mikro terkait bagaimana cara menangani logistik di perusahaan maupun pada level makro terkait kebijakan pemerintah di bidang logistik yang akan diimplementasikan di lapangan," katanya.
Pada era MEA, lalu lintas logistik akan semakin padat, baik yang masuk ke dalam negeri (impor) maupun yang keluar negeri (ekspor), sehingga dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak yaitu akademisi, pelaku bisnis dan pemerintah.
"Dengan adanya sinergitas itu, maka permasalahan logistik akan bisa teratasi melalui riset. Selama ini pelaku bisnis hanya mengundang akademisi untuk melakukan riset di perusahaannya, namun tidak dimanfaatkan secara global, sehingga penelitian serupa sering dilakukan lagi," katanya.
Oleh karena itu, ia menuturkan dengan adanya asosiasi akademisi logistik se-Indonesia akan dapat menjadi perantara antara pelaku bisnis dengan kebijakan pemerintah, sehingga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berkenaan dengan manajemen logistik.
"Pemerintah akan membutuhkan data-data sebagai bentuk pertimbangan dalam menghasilkan sebuah kebijakan manajemen logistik," tuturnya, didampingi Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Dr Ir Hoetomo Lembito MBA CSLP.
Dalam pertemuan akademisi logistisk itu, Hoetomo Lembito mengatakan pihaknya kini sedang menguji regulasi di Kementerian terkait untuk mempercepat dan mensinkronisasikan regulasi pemerintah dengan kebutuhan pasar.
"Karena itu, ada beberapa perizinan yang akan kami sederhanakan. Dengan adanya pengukuran kajian di lapangan, maka para akademisi ini bisa berperan melakukan riset," tandasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Transaksi Belanja Online Meningkat, Bisnis Logistik Ikut Kecipratan
-
Cerita di Balik Transformasi Dunia Logistik yang Makin Ramah Digital dan Lingkungan
-
Pengusaha Logistik Catat Pengiriman Barang Besar Tumbuh Double Digit
-
Pengusaha Kapal Ngeluh, Angkutan Logistik Terancam Lumpuh Akibat Kontainer Minerba Ditahan
-
Asosiasi Sopir Logistik Curhat ke DPR: Jam Kerja Tak Manusiawi Bikin Penggunaan Doping dan Narkoba
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Purbaya Mau Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, RUU Redenominasi Rupiah Kian Dekat
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025
-
IPO Jumbo Superbank Senilai Rp5,36 T Bocor, Bos Bursa: Ada Larangan Menyampaikan Hal Itu!
-
Kekayaan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Kena OTT KPK
-
Rupiah Diprediksi Melemah Sentuh Rp16.740 Jelang Akhir Pekan, Apa Penyebabnya?
-
Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan
-
OJK Tegaskan SLIK Bukan Penghambat untuk Pinjaman Kredit
-
Tak Ada 'Suntikan Dana' Baru, Menko Airlangga: Stimulus Akhir Tahun Sudah Cukup!