Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau kepada direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Pasalnya hingga saat ini sekitar 82 persen komisari dan direksi BUMN ternyata belum ikut tax amnesty.
"Yang sudah ikut baru 571, lalu 2.627 komisaris dan direksi perusahaan BUMN yang belum mengikuti tax amnesy," kata Sri dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).
Sementara untuk profesi lain yang paling banyak mengikuti tax amnesy hingga saat ini adalah notaris. Sri Mulyani menyebut ada 3.186 notaris yang mengikuti tax amnesty dan 8.128 notaris yang belum mengikuti program pengampunan pajak.
"Profesi Dokter yang ikut tax amnesty ada 2.172 dan 21.138 orang belum ikut tax amnesty. Sekitar 1.408 orang pengacara sudah mengikuti tax amnesty dan 1.925 yang belum mendaftar," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh PNS di kementerian atau instansi pemerintah untuk segera mendaftarkan dirinya dalam program tersebut.
"PNS, pejabat struktural, kami akan inventarisir untuk dapatkan data, untuk di samakan biar ikut semua," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya