Lima Menteri Teken MoU Tingkatkan Pendidikan Vokasi Industri

“Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan investasi melalui penyediaan tenaga kerja yang kompeten, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja industri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah munculnya permasalahan sosial,” ungkapnya.

Airlangga mengatakan, Kementerian Perindustrian dalam periode tahun 2016-2019 telah menargetkan pendirian tujuh Politeknik atau Akademi Komunitas dengan program studi yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan di kawasan industri dan WPPI. “Kami menyampaikan terimakasih kepada Menristekdikti atas dikeluarkannya Izin Pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Industri Logam di Morowali,” ujarnya.

Menurut Airlangga, konsep pendidikan vokasi tersebut sepenuhnya berbasis kompetensi dengan keterlibatan yang intensif dari industri, mulai dari identifikasi program studi, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, praktek kerja dan pemagangan industri, hingga penempatan dengan ikatan kerja pada perusahaan industri.

Politeknik dan Akademi Komunitas tersebut mengadopsi lebih kurang 80-90 persen konsep pendidikan dual system dari Jerman dengan pembelajaran menggunakan block system, yaitu dalam setiap semester dua bulan pembelajaran teori dan praktek di kampus, dan tiga bulan magang di perusahaan industri.

“Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari tiga kegiatan pendidikan ketenagakerjaan yang dilakukan kementerian, yaitu pemagangan melalui Balai Diklat di Kemenaker maupun di Kemenperin, pembangunan politeknik atau akademi komunitas, serta kerjasama antara industri dan SMK melalui sistem klaster. Karena pembangunan industri yang utama adalah membangun manusianya,” papar Airlangga.

Menko Darmin mengatakan, penguatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Apalagi didukung dengan kebijakan pelaksanaan deregulasi serta pembangunan infrastruktur.

“Salah satu profesi yang bisa berkembang melalui pendidikan kejuruan ini adalah juru ukur, yang jumlahnya masih terbatas, padahal pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jalan raya,” ujarnya.

Darmin menyampaikan, pemerintah sedang menyusun standar kompetensi yang jelas untuk mendorong kualitas lulusan pendidikan vokasi agar bisa bersaing di tingkat regional maupun global dalam jangka panjang. “Hal ini juga memberikan penguatan daya tahan ekonomi domestik agar tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi dunia,” tuturnya.

Sementara itu, Menko Puan menyatakan, perlu komitmen yang kuat dari lima menteri yang telah menandatangani MoU agar terealisasi secara konkret untuk mewujudkan link and match dalam penerapan pendidikan vokasi dengan dunia industri. “Dari tingkat menteri sampai jajaran di bawahnya harus tetap kompak. Selain itu, harus ada gerak cepat setelah MoU sehingga komitmen ini membantu program pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Per Oktober 2016, Ekspor Industri Agro 29,94 Miliar Dolar AS

Puan mengharapkan kelima menteri tersebut berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, dan ke depannya bisa ditambah lagi kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. “Bidang yang menjadi prioritas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya adalah industri, kemaritiman, pariwisata, dan pertanian,” tuturnya.

Lebih lanjut Puan mengatakan, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia agar mampu menghadapi persaingan global. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan vokasi. “Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” tegasnya.