Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya mengenai polemik antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Kepada para jurnalis, dirinya mengharapkan agar urusan bisnis antara kedua pihak tersebut dapat diselesaikan dengan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Kita ingin itu karena ini urusan bisnis. Oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri," ujar Presiden usai meluncurkan program bantuan pangan nontunai di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).
Meski demikian, jika memang dalam pembicaraan tersebut tidak ditemukan kata sepakat, pemerintah pun akan bersikap. Sebab, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berupaya sedemikian rupa untuk memberi kemudahan bagi PTFI untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.
"Tetapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya kita nanti akan bersikap," ucapnya.
Sebelumnya, perusahaan induk PTFI, Freeport-McMoran Inc., berniat menempuh jalur peradilan internasional atau arbitrase setelah tidak menemukan kata sepakat terkait aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok