Sekretaris Jendreal Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengatakan bahwa penangkapan dua Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pukulan telak bagi lembaga auditor negara itu. Bagaimana tidak, baru seminggu BPK serahkan LKPP 2016 kepada Presiden, sekarang Auditor Utamanya ditangkap KPK.
"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ke Presiden pun semakin yakin diragukan keabsahannya karena WTP rasa WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," kata Yenny di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
FITRA menilai bahwa penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Selain itu, peristiwa ini mengungkapkan bahwa selama ini memang ada permainan dalam proses audit keuangan negara.
"Dalam kasus E-ktp juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana," ujar Yenny.
Oleh sebab itu, Yenny mendesak agar metodologi audit keuangan BPK harus dirubah. Outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. Selain menemuka kerugian negara, audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) juga perlu audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunan.
"Harus dilakukan reformasi total BPK. Reformasi ini dalam dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor. Kedua, bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus," tutur Yenny.
Seknas FITRA dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah juga meminta DPR dan Presiden Joko Widodo harus menjadikan ini sebagai momentum reformasi BPK. Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK.
"Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati," tutup Yenny.
Baca Juga: KPK Tangkap Pejabat BPK dan Kemendes Terkait Pemberian Status WTP
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok