Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut menanggapi adanya pemanfaatan dana haji yang diwacanakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung pembangunan infrastuktur di Tanah Air.
Ia mengatakan seharusnya Presiden Jokowi harus menanyakan kepada para calon jamaah haji sebelum menentukkan kebijakan terkait dana haji.
"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jamaah haji, apakah dananya rela dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujar Tulus di Kantor YLKI, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Tulus pun menyarankan pemerintah harus melakukan survei kepada calon jamaah haji untuk melihat sebagian besar pendapat calon haji apakah menyetujui kebijakan tersebut atau tidak.
"Lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji apakah dana haji nya boleh dipakai untuk itu apa nggak," kata dia.
Tulus mengaku tak setuju dengan keinginan Persiden Jokowi untuk memanfaatkan dana haji untuk bidang infrastruktur.
"Ya melanggar aturan (pemanfaatan dana haji). Makanya intinya kami menolak untuk dipakai untuk infrastruktur. Apalagi kita tahu jamaah haji atau umrah itu kan ibadah yang uangnya nggak boleh dipakai untuk main-main karena menyangkut riba dan lain-lain. Jadi harus dikelola secara syar'i, bisanl nggak infrastruktur itu masuk dalam kategori syar'i tadi," tandasnya.
Baca Juga: YLKI Kritik Kebijakan OJK Soal First Travel Setengah Hati
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
Terkini
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadirkan Solusi Finansial Lengkap di Jakarta
-
Kadin China Protes Kenaikan Pajak RI, Purbaya: Kami Mementingkan Kepentingan Negara Kita
-
Purbaya Siapkan Stimulus Baru di Q2 2026, Ada Insentif Mobil Listrik hingga Pendanaan Industri
-
Purbaya Pamer Satgas Debottlenecking Kantongi Investasi 30 Miliar USD
-
Purbaya Ramal Perang AS vs Iran Berakhir September 2026
-
Sempat Tolak, Ini Alasan Purbaya Akhirnya Kasih Insentif Mobil Listrik
-
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Perkuat Sektor Moneter dan Sistem Pembayaran
-
Warga Jabodetabek Kabur Liburan, Kendaraan Padati Jalan Tol
-
Alasan Panas Bumi Jadi Pusat Pengembangan Energi terbarukan
-
Kemenhub Restui Maskapai Naikkan Fuel Surchage 50%, Tiket Pesawat Ikut Melonjak?