Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut menanggapi adanya pemanfaatan dana haji yang diwacanakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung pembangunan infrastuktur di Tanah Air.
Ia mengatakan seharusnya Presiden Jokowi harus menanyakan kepada para calon jamaah haji sebelum menentukkan kebijakan terkait dana haji.
"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jamaah haji, apakah dananya rela dipakai untuk pembangunan infrastruktur," ujar Tulus di Kantor YLKI, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Tulus pun menyarankan pemerintah harus melakukan survei kepada calon jamaah haji untuk melihat sebagian besar pendapat calon haji apakah menyetujui kebijakan tersebut atau tidak.
"Lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji apakah dana haji nya boleh dipakai untuk itu apa nggak," kata dia.
Tulus mengaku tak setuju dengan keinginan Persiden Jokowi untuk memanfaatkan dana haji untuk bidang infrastruktur.
"Ya melanggar aturan (pemanfaatan dana haji). Makanya intinya kami menolak untuk dipakai untuk infrastruktur. Apalagi kita tahu jamaah haji atau umrah itu kan ibadah yang uangnya nggak boleh dipakai untuk main-main karena menyangkut riba dan lain-lain. Jadi harus dikelola secara syar'i, bisanl nggak infrastruktur itu masuk dalam kategori syar'i tadi," tandasnya.
Baca Juga: YLKI Kritik Kebijakan OJK Soal First Travel Setengah Hati
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar
-
ASDP Indonesia Ferry Siapkan 32 Kapal di Ketapang - Gilimanuk untuk Lebaran
-
Purbaya Ajak Kapolri Selesaikan Masalah Iklim Investasi Indonesia
-
Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha
-
Danantara Godok Konsolidasi BUMN Perkapalan, PT PAL Diproyeksi Jadi Induk
-
Delapan Proyek Berproduksi di 2026, Tambah Produksi Minyak 77.968 BOEPD
-
Jurus BCA Gaet Para Pelaku Usaha Kakap Hingga UMKM Lewat Super App