Suara.com - Presiden Joko WIdodo mengatakan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, tidak boleh cepat berpuas diri. Pemerintah harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
"Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Jokowi menginginkan semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun
bangsa.
"Kita ingin kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya," kata dia.
Dalam bidang ideologi, Jokowi mengatakan harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan.
Dalam bidang politik, Jokowi mengatakan harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga.
"Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
-
Rupiah Bangkit Perlahan, Dolar AS Mulai Terpojok ke Level Rp16.760
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
Terkini
-
Prabowo Mau Temui Donald Trump, Bahas 'Kesepakatan Baru' Tarif Dagang?
-
Di Balik Tender Offer Saham PIPA Oleh Morris Capital Indonesia
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Geliat Properti Akhir Tahun: Strategi 'Kota Terintegrasi' dan Akses Tol Jadi Magnet Baru
-
AS Incar Mineral Kritis Indonesia demi Diskon Tarif Ekspor Sawit dan Kopi
-
Obral Insentif! ESDM Lelang 8 Blok Migas Tahap III: Ada 'Raksasa' Papua 15 Miliar Barel
-
'Uang Nganggur' di Bank Tembus Rp2.509,4 triliun, OJK Ungkap Penyebabnya
-
DOOH, NINE dan INSP Resmi Lepas Gembok, Saham Bakrie Kena Suspend
-
Pernyataaan Trump Tekan Harga Minyak Dunia
-
Airlangga: Kesepakatan Tarif AS Hampir Rampung, PrabowoTrump Bakal Teken Perjanjian