Di Hadapan PNS PUPR, Menpan-RB Janji Uang Pensiun dan THR Naik

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya terkait perbaikan tunjangan hari raya (THR) hingga perbaikan sistem pensiun.

Menurut Menpan-RB Asman Abnur hingga saat ini, uang pensiun yang diterima oleh PNS masih terbilang sangat rendah. Oleh sebab itu, ia mengusulkan uang pensiunan bagi para PNS akan mengalami kenaikan. Adapun skema yang nanti akan digunakan adalah sistem Fully Faunded.

“Sekarang sistem pay as you go, yang sekarang dipotong dan dianggarkan dari APBN, yang jumlahnya setiap tahun anggaran pensiun lebih kurang Rp 80 triliun. Ke depan dengan sistem fully funded jumlah yang diterima pensiunan lebih besar," kata Asman dalam launching E-Government di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

"Jangan seperti sekarang Eselon I yang biasanya sebulan RP 40 juta, begitu pensiun dapat Rp 4 juta," Asman menambahkan.

Selain uang pensiun, lanjut Asman, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberian THR kepada PNS agar tidak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok saja, namun juga digabungkan dengan tunjangan kinerja. Selain itu, PNS yang sudah pensiun juga mendapatkan THR.

"Jadi yang dulu hanya gaji pokok, mudah-mudahan sekarang disetujui, begitu ditambah tunjangan jadi lebih besar THR-nya. Saya juga usulkan para pensiun yang dulu tak terima THR, kita usulkan tahun ini juga dapat THR," kata Asman.

Kendati demikian, Asman mengingatkan, jika dua hal ini dapat direalisasika, Asman meminta agar PNS di Kementerian PUPR dapat memiliki kinerja yang juga lebih baik. Sebab, kata dia, nilai tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS di lingkungan tersebut juga lebih besar.

“Jadi tidak ada alasan lagi kalau PNS tidak berkinerja, nanti pak menteri tinggal evaluasi mana yang kinerja baik mana yang tidak,” ujarnya.

Baca Juga: Pantau Pegawai Hingga Proyek Infrastruktur, PUPR Luncurkan e-Gov