Hadapi Krisis Minyak, Presiden Prabowo Perintahkan Tambah Produksi Batu Bara

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan volume produksi batu bara sebagai bentuk strategi pemerintah untuk menghadapi krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Perintah Prabowo itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). Dengan demikian bisa dipastikan kebijakan Kementerian ESDM untuk memangkas produksi batu bara tahun ini akan berubah.

"Yang terkait dengan kenaikan harga BBM dan juga ikutannya terhadap harga-harga komoditas, Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya, akan ada perbaikan terkait dengan RKAB," kata Airlangga usai bertemu Prabowo sore tadi.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan memangkas target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Pemerintah berencana memangkas produksi pada 2026 sebesar 190 juta ton, dari 790 juta ton pada 2025 menjadi hanya sekitar 600 juta ton pada tahun ini. Rencana ini diprotes oleh para pengusaha batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno pada Selasa (17/3/2026) awal pekan ini bahkan mengatakan pihaknya sudah memproses persetujuan RKAB dari sejumlah perusahaan dengan nilai total 390 juta ton.

Tetapi dengan instruksi baru dari Prabowo, RKAB ini tampaknya akan dirombak lagi.

Airlangga melanjutkan rencana penambahan volume produksi batu bara ini akan membantu menambah pendapatan negara, terutama dari pajak. Alasannya karena perang di Timur Tengah juga turut mendorong harga batu bara naik.

Per Kamis harga batu bara dunia naik menjadi 139,35 dolar AS per ton dari sekitar 116 dolar AS per ton pada 27 Februari, satu hari sebelum Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran.

Baca Juga: Menteri Bahlil Batasi Ekspor Batu Bara, Prioritaskan Kebutuhan dalam Negeri

Airlangga mengatakan pemerintah akan menghitung ulang pajak ekspor batu bara; ini terkait dengan pajak tambahan terhadap sektor batu bara yang dinilai ketiban untung besar akibat perang (windfall profit).

"Sehingga besarnya nanti dikaji oleh tim, di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit, itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat," urai Airlangga.

Rencana ini sebelumnya sudah disampaikan Airlangga pada Senin (16/3/2026) kemarin. Ia mengatakan membuka peluang mengenakan pajak tambahan kepada perusahaan batu bara yang memperoleh untuk besar dari lonjakan harga konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

"Jadi eh kalau dari penerimaan itu pada saat terjadi eh windfall profit, makanya itu bisa di, kita kenakan windfall tax," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian.