Ini Upaya APII Bantu Jokowi Tekan Angka Pengangguran

Suara.com - Pengembangan pendidikan vokasi dengan melibatkan kerjasama institusi pemerintah dan pihak swasta merupakan langkah konkrit perubahan menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk mendukung langkah tersebut APII (Association of Polytechnics and Industry Indonesia) menggelar 1st Indonesia Vocational Education and Training Summit 2019.

Chairman APII, Ismet P. Ilyas mengatakan, dengan seminar ini diharapkan baik para pelaku industri dan Politeknik mendapatkan keuntungan informasi dan pengetahuan baru, sehingga pada akhirnya bertujuan menekan angka pengangguran dan kelangkaan sumber daya manusia bidang industri yang berkeahlian (skilled) dan profesional.

"Sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo bahwa bangsa ini akan membangun pendidikan vokasi untuk lima tahun ke depan. Seiring dengan rencana tersebut, kami mencoba memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dan mendalami tentang pendidikan vokasi sehingga ini semua menjadi manfaat untuk meningkatkan SDM di Indonesia sehingga dapat disejajarkan dengan negara maju," kata Ismet dalam siaran persnya, Kamis (10/10/2019).

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo mengatakan, bahwa jumlah pendidikan tinggi antara politeknik dengan universitas di Indonesia masih jauh berbeda.

Tidak tanggung-tanggung, perbedaan itu mencapai lebih dari 80 persen. Dimana jumlah politeknik di Indonesia hanya ada 300 dari 4.760 perguruan tinggi yang ada.

"Padahal, jika mengacu pada negara-negara maju, angka politeknik dan universitas harus seimbang keberadaannya. Artinya, Indonesia masih kekurangan 2.075 politeknik dari 300 politeknik yang ada. Standar negara maju itu seimbang. Kalau perguruan tinggi kita sekarang ada 4.760, berarti idealnya kita kurang 2.075 dari 300 politeknik yang ada," katanya.

Patdono menuturkan, berdasarkan data Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar 800 tahun untuk menyeimbangkan keberadaan politeknik dengan universitas. Bahkan saat ini hanya terdapat 2 hingga 3 pengajuan pembangunan politeknik per tahun.

Ini pun pembangunan itu hanya dilakukan oleh Kementerian dan industri. Dan pihak swasta tidak berani membangun karena memakan biaya yang mahal.

Baca Juga: Kemnaker : Pelatihan Vokasi Jadi Kunci Peningkatan Kualitas SDM

Dan hal ini, katanya, diperparah dengan mahalnya membangun politeknik. Membangun satu politeknik itu dibutuhkan dana Rp 300 miliar karena 70 persennya harus praktik, mau enggak mau buat banyak laboratorium. Sedangkan kalau universitas hanya membutuhkan dana Rp 30 miliar.

"Tidak hanya itu, saat ini tidak banyak orang yang mampu yang menginginkan anaknya berkuliah di politeknik. Sebab, selama ini industri membedakan lulusan politeknik dengan lulusan universitas," tutupnya.