Suara.com - Program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang periode pertama ini ternyata belum mampu mendongkrak nilai investasi yang signifikan.
Dari 13 KEK yang sudah dibangun sepanjang periode pertama Presiden Jokowi hanya sedikit sekali lahan KEK yang sudah terbangun bangunan fisik.
"Ini dia yang kita mau kejar, ini sudah ada KEK-nya kita mau maksimalkan, karena lahan-lahan yang di KEK ini baru sedikit yang terbangun," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Wahyu lantas memperlihatkan daftar progres pembangunan lahan di 13 KEK tersebut, yang memang kalau dilihat pemanfaatan pembangunan lahannya masih sangat kecil.
1. KEK Tanjung Lesung dengan luas wilayah mencapai 1.500 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 11,4 persen.
2. KEK Sei Mankei dengan luas wilayah mencapai 2.002 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 10,6 persen.
3. KEK Palu dengan luas wilayah mencapai 1.500 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 23,3 persen.
4. KEK Bitung dengan luas wilayah mencapai 534 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 2,3 persen.
5. KEK Morotai dengan luas wilayah mencapai 1.101,76 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 1,4 persen.
Baca Juga: 8 Bulan Pasca Tsunami, KEK Tanjung Lesung Berjuang Bangkit
6. KEK Tanjung Api-Api masih dalam proses pengajuan perubahan lokasi.
7. KEK Mandalika dengan luas wilayah mencapai 1.035,67 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 47,1 persen.
8. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dengan luas wilayah mencapai 557,34 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 2,15 persen.
9. KEK Kelayang dengan luas wilayah mencapai 324,4 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 8,8 persen.
10. KEK Sorong dengan luas wilayah mencapai 523,7 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 2,9 persen.
11. KEK Arum Lhokseumawe dengan luas wilayah mencapai 2.622,48 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 65,4 persen.
12. KEK Ghalang Batang dengan luas wilayah mencapai 2.333.6 Ha namun lahan yang baru termanfaatkan sekitar 21,8 persen.
13. KEK Singhasari dengan luas wilayah mencapai 120,3 Ha namun lokasi ini belum beroperasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN